Inflasi Maret 2026 0,41, Pangan dan Transportasi Jadi Sorotan

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 0,41 pada Maret 2026. Angka ini menunjukkan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 110,50 pada Februari menjadi 110,95 pada Maret 2026.

Secara tahunan (year-on-year), inflasi tercatat sebesar 3,48, dan secara tahun kalender sebesar 0,94.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan meskipun terjadi kenaikan, inflasi bulanan ini lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 1,65.

“Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 1,07 dan andil inflasi sebesar 0,32. Komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok ini antara lain ikan segar, daging ayam ras, beras, telur ayam ras, cabai rawit, minyak goreng, serta daging sapi,” jelas Ateng dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

BPS memberikan catatan khusus pada kelompok transportasi di tengah momentum Ramadhan dan Lebaran. Berdasarkan data historis lima tahun terakhir, tren inflasi biasanya terjadi pada periode ini, kecuali tahun 2025.

Pada Maret 2026, kenaikan harga bensin dan tarif angkutan antarkota menjadi pendorong utama inflasi kelompok transportasi. Namun, tekanan tersebut berhasil diredam oleh penurunan tarif angkutan udara.

“Komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah bensin dan tarif angkutan antarkota, masing-masing dengan andil inflasi terhadap umum sebesar 0,04 dan 0,03. Tarif angkutan udara menjadi peredam inflasi dengan andil deflasi terhadap umum sebesar 0,03,” jelas Ateng.

Kenaikan inflasi tahunan menjadi 3,48 salah satunya dipengaruhi faktor teknis berupa low-base effect dari kebijakan diskon tarif listrik pada awal tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami inflasi tahunan sebesar 7,24.

Meskipun angka tahunan terlihat lebih tinggi, BPS menegaskan dinamika harga secara umum tetap berjalan sesuai tren fundamental ekonomi nasional.