Soroti Masalah Sampah, DPRD DKI Minta Pramono Maksimalkan Target RDF Rorotan

JAKARTA — Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi, menyoroti sampah di Jakarta yang masih menjadi masalah krusial. Ia pun menyinggung pernyataan Gubernur Pramono Anung terkait target pengolahan 1.000 ton sampah per hari di RDF Plant Rorotan dianggap sudah sangat baik.

Padahal, pernyataan tersebut justru seperti pengakuan tidak langsung atas belum optimalnya pengelolaan proyek senilai Rp1,28 triliun. Apalagi, fasilitas pengolahan sampah yang sejak awal dirancang mampu mengolah 2.500 ton sampah per hari hingga kini baru ditargetkan beroperasi sekitar 40 persen dari kapasitasnya.

“Analogi sederhananya, kalau kita membeli mobil seharga Rp1,28 triliun dan mobilnya hanya bisa jalan 40 persen dari kecepatan yang dijanjikan, apakah itu sudah sangat baik? Pernyataan itu bukan kabar baik. Itu pengakuan bahwa ada yang tidak beres, dan pemerintah memilih membingkainya sebagai pencapaian,” ujar Fuadi dalam keterangannya, dikutip Selasa (10/3/2026).

Fuadi menambahkan, terdapat tiga persoalan utama, yang pertama kegagalan perencanaan teknis. Teknologi RDF seharusnya mengolah sampah yang telah dipilah dan relatif kering, sementara sampah yang masuk ke Rorotan masih bercampur dan basah sehingga mesin harus bekerja dua kali untuk memilah sekaligus mengolah.

Kedua, kegagalan pengawasan kontrak. Ia menyebut seluruh nilai kontrak Rp1,28 triliun telah dicairkan, namun fasilitas tersebut belum beroperasi sesuai spesifikasi yang dijanjikan. Selain itu, pelanggaran SOP oleh pengelola disebut terjadi berulang kali tanpa adanya sanksi kontraktual yang diumumkan kepada publik.

Adapun yang ketiga, yakni kegagalan komunikasi kepada masyarakat. Fuadi menilai warga di kawasan Rorotan sebagai pihak terdampak tidak memperoleh mekanisme informasi yang jujur dan proaktif sejak awal sebagai langkah pencegahan.

“Tiga kegagalan itu bukan kebetulan yang datang bersamaan. Itu cerminan dari proyek yang dari awal tidak dikelola dengan serius. Dibangun terburu-buru, dibayar lunas di muka, lalu ketika bermasalah publik diminta bersabar,” katanya.

Fuadi juga menyoroti fakta bahwa Jakarta menghasilkan sekitar 7.400 hingga 8.000 ton sampah setiap hari. Dengan kapasitas operasional 1.000 ton, RDF Rorotan baru mampu menangani sekitar 12–13 persen dari total sampah harian ibu kota, jauh dari target awal untuk mengurangi sekitar 30 persen beban TPST Bantargebang.

Menurutnya, kondisi tersebut semakin mendesak mengingat Bantargebang yang kini telah setinggi gedung 16 lantai juga menghadapi keterbatasan ruang, sementara kontrak pengelolaannya akan berakhir tahun ini.

“Ini bukan soal tidak sabar. Ini soal fakta bahwa kita sudah kehabisan ruang di Bantargebang, kontraknya habis tahun ini, dan satu-satunya fasilitas pengolahan besar yang kita punya di dalam kota baru bisa jalan 40 persen. Warga Jakarta berhak tahu: sampah mereka mau diapakan?” katanya.

Ia pun mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPRD DKI untuk menginvestigasi proyek RDF Rorotan secara menyeluruh, termasuk melalui audit forensik yang menelusuri kesesuaian kontrak, realisasi teknis, penggunaan anggaran, hingga alasan pembatalan proyek PLTSa ITF Sunter yang sebelumnya berstatus Proyek Strategis Nasional, dan digantikan dengan protek RDF Rorotan.

“Gubernur hari ini secara tidak langsung mengakui bahwa fasilitas ini belum berjalan sesuai yang dijanjikan kepada rakyat. Pansus harus dibentuk, audit forensik harus dilakukan, dan publik berhak tahu berapa sesungguhnya nilai yang mereka dapat dari Rp 1,28 triliun yang sudah dikeluarkan itu,” pungkasnya.