Pakar: Keputusan Prabowo soal Board of Peace Tepat di Tengah Gejolak Global
JAKARTA - Gejolak geopolitik global kian mengarah pada eskalasi konflik terbuka seiring menguatnya unilateralisme negara-negara besar. Dalam situasi dunia yang semakin tidak pasti, Indonesia dinilai harus memperkuat kesiapan pertahanan dan persatuan nasional jika ingin tetap menjaga perdamaian.
Pandangan tersebut mengemuka dalam Focus GREAT Discussion (FGD) bertajuk “Amerika Era Donald Trump dan Gejolak Geopolitik Multiblok di Ambang Perang” yang digelar GREAT Institute.
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Teguh Santosa menegaskan, pentingnya prinsip inclusive security dalam menghadapi dunia yang semakin multipolar dan sarat konflik.
"Kita tidak boleh lagi menggantungkan pertahanan kepada negara yang lebih kuat, apalagi jika kekuatan itu digunakan untuk memaksakan kehendak kepada negara lain. Kasus Venezuela menunjukkan bagaimana kedaulatan negara bisa dilanggar, bahkan sampai pada penculikan presidennya," ujar Teguh, Sabtu (31/1/2026).
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI), Rizal Darma Putera menilai keberanian Presiden Trump memerintahkan penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro tidak lepas dari karakter kebijakan luar negeri yang sangat personalistik.
“Margaret Hermann menyebutnya sebagai faktor idiosyncratic yang dipengaruhi kepribadian pemimpin, sementara Robert Jervis melihatnya sebagai faktor persepsi. Namun fenomena ini bukan hanya Trump. Pendekatan personalistik juga terlihat pada Vladimir Putin di Rusia, Xi Jinping di Tiongkok, bahkan Presiden Prabowo,” ungkap Rizal.
Lalu Duta Besar RI untuk Republik Austria dan Kantor PBB di Wina periode 2017–2021, Darmansjah Djumala menambahkan, kebijakan luar negeri sepihak Amerika Serikat di era Trump berpotensi melemahkan tatanan global dan mendorong negara-negara lain bertindak serupa di kawasan masing-masing.
“Unilateralisme regional akan melahirkan unilateralisme global. Negara-negara kekuatan regional akan bertindak sepihak, melanggar norma dan pakem politik luar negeri yang selama ini menjaga stabilitas internasional,” kata Djumala.
Mantan Ketua Dewan Gubernur International Atomic Energy Agency (IAEA) periode 2017–2018 itu menambahkan, Indonesia tetap perlu mengedepankan soft diplomacy yang mengutamakan perundingan damai. Namun, Indonesia juga perlu melangkah lebih jauh dengan mengembangkan meta-diplomacy, yakni diplomasi berbasis nilai moral dan etika.
“Modal meta-diplomacy Indonesia sangat kuat, mulai dari semangat Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, hingga reputasi Indonesia sebagai bangsa yang moderat dan toleran,” ujarnya.
Lalu, Teguh Santosa menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto mengikuti inisiatif Trump melalui Board of Peace (BoP) dalam isu perdamaian Gaza sebagai langkah yang realistis di tengah situasi global yang keras.
“Inilah bentuk negative peace yang mendesak kita perlukan. Apakah kita mau setiap hari mendengar kabar warga Palestina tewas di Gaza? Setelah kekerasan berhenti, barulah kita berbicara tentang positive peace,” tegas Teguh.
Kepala Desk Politik GREAT Institute, Hanief Adrian, menekankan pentingnya persatuan nasional dalam menghadapi potensi eskalasi konflik global.
“Presiden Prabowo harus bersatu dengan rakyat. Sentimen negatif terhadap keterlibatan Indonesia dalam BoP Gaza, yang dituding sebagai agenda Zionis Israel, harus dijawab dengan komunikasi kebijakan yang jelas dari para juru bicara Presiden. Dukungan rakyat menjadi kekuatan utama jika dunia benar-benar memasuki fase konflik besar,” ujarnya.
Diskusi ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan pakar, antara lain Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Sidratahta Mukhtar, Duta Global SDGs Women Political Leaders, Nurhayati Assegaf; Guru Besar STHM, Mayjen TNI Budi Pramono; Guru Besar STIK, Komjen Pol (Purn.) Iza Fadri.
Lalu Co-Founder Indonesia Strategic and Defence Studies, Edna Caroline Pattisina; Penasihat Institute for Democracy Education (IDE), Smith Alhadar; Wakil Ketua Umum DNIKS, Zarman Syah; Dosen Unhan Hendra Manurung; Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila, Donie Kadewandana; Wakil Dekan Universitas Pertamina, Indra Kusumawardhana; Koordinator Pusat Riset Kebijakan Strategis Asia Tenggara UNSOED, Arif Darmawan; Anggota Dewan Pengawas LKBN ANTARA, Ramadhan Pohan, serta wartawan senior dan pengajar Seskoal Safriady.
