Jelang Muktamar NU, Ulil Abshar Soroti Pentingnya Formasi Kepemimpinan PBNU
JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal PBNU periode 2015–2021, Ulil Abshar Hadrawi, menyampaikan pandangannya terkait formasi ideal kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), menjelang Muktamar ke-35 NU.
Menurut Ulil, kepemimpinan PBNU perlu dirancang secara matang dengan mempertimbangkan kemaslahatan jam’iyyah dan kesinambungan Khittah NU.
Ia menilai, Muktamar NU bukan sekadar agenda pergantian kepengurusan, melainkan momentum strategis untuk menentukan arah organisasi di tengah dinamika sosial, politik, dan keumatan yang semakin kompleks.
"Pemilihan kepemimpinan PBNU tidak semestinya didasarkan pada popularitas atau emosionalitas muktamirin, melainkan pada kemaslahatan jam’iyyah dan kesinambungan khittah NU," kata Ulil, Sabtu (31/1/2026).
Ia menegaskan, dalam tradisi NU terdapat pembagian peran yang jelas antara Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Rais Aam berfungsi sebagai poros keulamaan dan penjaga arah moral organisasi, sementara Ketua Umum berperan sebagai penggerak organisasi dan penanggung jawab tata kelola jam’iyyah.
“Atas dasar itu, saya memandang formasi KH. Said Aqil Siroj sebagai Rais Aam PBNU dan KH. Zulfa Mustofa sebagai Ketua Umum PBNU sebagai pilihan yang patut dipertimbangkan secara serius oleh Ahlul Halli wal ‘Aqdi dan para muktamirin,” ujarnya.
Ulil menilai KH. Said Aqil Siroj memiliki maqam keulamaan, keluasan pandangan keislaman, serta pengalaman jam’iyyah yang relevan untuk menjalankan peran Rais Aam sebagai marja’ diniyyah NU dan penjaga Khittah 1926.
Sementara itu, KH. Zulfa Mustofa dinilai memiliki kapasitas memimpin tanfidziyah PBNU. Latar belakang pesantren, pemahaman organisasi, serta energi kepemimpinan yang relatif segar disebut menjadi modal penting untuk mengonsolidasikan struktur dan memperkuat tata kelola NU ke depan.
Menurut Ulil, formasi tersebut mencerminkan pembagian peran yang sehat, di mana Rais Aam fokus pada penguatan nilai dan arah keagamaan, sementara Ketua Umum menitikberatkan pada kepemimpinan organisatoris dan pelayanan jam’iyyah.
“NU akan lebih kuat jika kepemimpinannya berjalan dalam harmoni antara hikmah keulamaan dan efektivitas organisasi,” ujarnya.
Ulil menegaskan, pandangannya tersebut bukan bentuk dukungan personal maupun kampanye, melainkan ajakan agar proses Muktamar ke-35 NU berlangsung secara jernih dan bertanggung jawab secara sejarah.
“Keputusan akhir tetap berada di tangan AHWA dan para muktamirin. Harapannya, Muktamar ke-35 melahirkan kepemimpinan PBNU yang meneduhkan, menyatukan, dan menuntun NU ke masa depan,” pungkasnya.
