Apindo soal Lapangan Kerja: Yang Antre Ribuan tapi Pekerjaan Terbatas

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mewanti-wanti tantangan utama soal ketersediaan lapangan kerja. Sebab, selama ini yang jadi masalah adalah keterbatasan pekerjaan di tengah masifnya angkatan kerja lulusan pendidikan lintas tingkatan. 

"Tidak mudah mendapatkan pekerjaan hari-hari ini. Kalau kita buka bursa pekerjaan, itu yang ngantri ribuan untuk pekerjaan yang jumlahnya sangat terbatas," kata Shinta dalam diskusi bertajuk Economic Insight 2026: Unlocking Indonesia's Hidden Engine of Growth, yang digelar di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Pekerjaan di Sektor Informal

Menurut Shinta, saat ini pekerjaan di sektor informal mendominasi dibandingkan sektor formal. Jumlah lapangan kerja di sektor informal tembus lebih dari 50 persen. Karakteristik pekerjaan informal mesti dipandang sebagai sebuah isu ekonomi bagi pemerintah. 

"Yang perlu dikhawatirkan ini adalah sektor informal, karena mereka tidak mendapatkan, pendapatan yang konsisten," ujar Shinta.

Lantas, kata dia, konsentrasi angkatan kerja yang banyak ke sektor informal tertuju pula ke bisnis UMKM. Beralihnya pencari kerja menjadi pelaku usaha menjadi kondisi yang sah saja. Tapi, bagaimana bisnis mereka mampu bertahan dan berkembang, itu menjadi soal lain yang mesti diperhatikan pemangku kepentingan.

Shinta juga bilang soal iklim investasi untuk menggenjot lapangan pekerjaan juga terbatas. Ini dipengaruhi oleh era digitalisasi dan otomasi, sehingga penyerapan tenaga kerja di ranah industri ikut menurun dari waktu ke waktu.

"Jadi kita kalau lihat investasi yang masuk, sudah lebih banyak ke yang namanya capital intensive, tidak ada lagi di labor intensive, gitu. Jadi ini shifting penyerapannya yang turun hampir seperempat 10 tahun terakhir, ini jelas menjadi perhatian," kata Shinta.

Meski begitu, Shinta tidak menihilkan upaya pemerintah memacu penciptaan lapangan kerja melalui program magang. Baginya, antusiasme tinggi para lulusan perguruan tinggi mencerminkan bagaimana kelangkaan lapangan kerja.

Ongkos Bisnis di Indonesia Jadi Tantangan

Di sisi lain, Shinta mengatakan keterbukaan pemerintah untuk menggenjot iklim investasi semestinya dibarengi dengan perbaikan struktural yang tak memberatkan bisnis. Sebab, investor pun bisa melihat negara mana yang memiliki fleksibilitas demi kelangsungan usahanya.

"Saat ini terus terang kita punya cost of doing business jauh lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat cost, itu ada beberapa faktor," kata Shinta.

Isu soal aturan berinvestasi menjadi atensi investor. Aturan berlapis membuat investor teralihkan dari yang seharusnya berfokus pada model bisnis untuk meraih peluang ekonomi.

"Jadi, walaupun kita sudah tahu sudah ada reformasi banyak yang dilakukan dengan pemotongan path perizinan, kemudian dengan structural reform melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan lain-lain, tapi tetap saja saat ini masih ada regulatory, yang jadi over-regulated," kata Shinta.

Regulasi yang ada, kata Shinta, kerap juga tumpang tindih, yang mengakibatkan kesulitan proses membangun bisnis di dalam negeri, semisal proses perizinan usaha berlapis. Ujungnya, investor dibebani ekonomi biaya tinggi, dan lambat laun industri berpotensi gulung tikar. Sehingga menciptakan masalah pengangguran.

Lebih lanjut, Shinta menekankan fleksibilitas dalam rantai pasok bisnis dan permodalan menjadi isu lanjutan bagi pelaku bisnis. Kendala ini biasanya terjadi pada bisnis yang eksisting.

"Yang bisa langsung dihitung adalah cost yang quantifiable, yang hubungannya dengan cost of logistics, cost of labor, energy cost, suku bunga pinjaman. Itu semua kita belum bisa kompetitif. Jadi suku bunga pinjamannya Indonesia ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga. Jadi, ini semua menjadi tantangan yang harus diperhatikan (pemerintah)," kata dia.