DPR Desak Investigasi Penyebab Longsor di Bandung Barat
JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rajiv, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemerintah daerah untuk melakukan investigasi hingga evaluasi menyeluruh terkait bencana longsor yang terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, pada Sabtu, 24 Januari 2026.
Menurut anggota Komisi IV DPR RI tersebut, longsor di Bandung Barat tidak bisa hanya dipandang sebagai bencana akibat faktor cuaca ekstrem, tetapi harus dilihat dalam konteks kerusakan ekosistem dan lemahnya pengawasan tata ruang. Rajiv menyoroti dugaan adanya alih fungsi lahan di kawasan rawan bencana.
“Harus ada keberanian mengusut apakah longsor ini dipicu oleh kerusakan lingkungan, termasuk alih fungsi lahan di kawasan rawan atau penyebab lainnya. Pemerintah daerah bersama penegak hukum perlu melakukan investigasi secara transparan terkait penyebab longsor ini. Semua harus dibuka ke publik,” tegas Rajiv, Senin (26/1/2026).
Rajiv menekankan, penanganan bencana tidak cukup hanya pada tahap darurat dan bantuan kemanusiaan, tetapi juga harus menyentuh akar persoalan tata kelola lingkungan dan pengawasan wilayah rawan bencana demi keselamatan warga ke depan. Ia menilai kawasan lereng dan hulu seperti Gunung Burangrang memiliki fungsi ekologis vital sebagai penyangga kehidupan.
Sebab itu, ketika kawasan tersebut mengalami pembukaan lahan, perizinan bermasalah, hingga lemahnya penegakan hukum, maka risiko bencana menjadi keniscayaan.
“Kalau kawasan lindung atau hutan penyangga dialihfungsikan tanpa kendali, maka longsor tinggal menunggu waktu. Ini bukan sekadar musibah, tapi peringatan keras soal tata kelola lingkungan,” ungkap Rajiv.
Di samping itu, Rajiv sebagai anggota Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan DPR RI menambahkan, Panja DPR RI juga akan mengevaluasi seluruh perizinan penyebab bencana alam, baik banjir maupun longsor, di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.
Kata dia, Panja Alih Fungsi Lahan DPR RI ini dibentuk untuk mendalami apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait alih fungsi lahan di wilayah yang rawan bencana alam.
“Kami Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI akan mengevaluasi seluruh perizinan penyebab banjir, longsor, serta bencana lainnya untuk mendalami apakah ada penyalahgunaan alih fungsi lahan atau tidak,” ujar Rajiv.
Rajiv juga menyampaikan duka cita mendalam atas bencana longsor yang terjadi di Desa Pasirlangu. Berdasarkan data sementara BNPB Jawa Barat, sebanyak 17 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 80 warga lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian oleh tim gabungan.
“Saya turut berduka cita atas musibah bencana longsor di Kabupaten Bandung Barat. Semoga keluarga korban diberi ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini,” ujar Rajiv.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat itu juga memastikan akan membantu warga terdampak. Ia memastikan bantuan kemanusiaan segera disalurkan, terutama bagi warga yang terpaksa mengungsi akibat bencana tersebut.
“Tim di lapangan sudah bergerak. Bantuan akan segera dikirim untuk meringankan beban warga terdampak longsor di Bandung Barat,” ujarnya.
