Berikut Info Terbaru Cek NIK KTP Penerima Bansos Januari 2026, Cair Dapat Rp600.000

JAKARTA - Berikut info terbaru cek NIK KTP penerima bansos Januari 2026. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) reguler di Januari 2026 seperti bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) atau bansos sembako.

Penyaluran bansos reguler tersebut mencakup PKH bagi sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) serta BPNT untuk lebih dari 17 juta KPM. Jika merujuk pencairan bansos tahun lalu, maka penyaluran bansos 2026 dilakukan secara empat tahap, yakni tahap 1 : Januari, Februari, Maret. Tahap 2 : April, Mei, Juni . Tahap 3 : Juli, Agustus, September. Tahap 4 : Oktober, November, Desember.

Penyaluran bansos ditetapkan di dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp508,2 triliun pada 2026. Bahkan, anggaran perlinsos digadang-gadang bisa ditingkatkan menjadi Rp1.000 triliun untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat.

Namun, masyarakat perlu mengetahui mengenai status apakah masuk ke dalam penerima bansos atau tidak. 

Pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penuyalura bansos. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengetahui posisi desil kesejahteraan hanya dengan NIK KTP, baik secara online maupun offline.

1. Cara Cek Penerima BLT Pakai KTP Lewat Aplikasi

Pengecekan status penerima BLT kini bisa dilakukan dengan mudah melalui ponsel. Masyarakat hanya perlu menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memanfaatkan Aplikasi Cek Bansos atau situs resmi milik Kementerian Sosial. Berikut langkah-langkahnya:
 
1. Unduh "aplikasi Cek Bansos" melalui Play Store atau App Store.
2. Buka aplikasi, kemudian pilih menu “Cek Bansos” pada halaman utama.
3. Isi data wilayah domisili secara lengkap, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.
4. Masukkan nama lengkap sesuai yang tercantum di KTP.
5. Selesaikan verifikasi keamanan (captcha) atau soal matematika sederhana.
6. Tekan tombol “Cari Data” untuk menampilkan hasil pencarian.
7. Apabila nama Anda tercatat sebagai penerima, sistem akan menampilkan informasi jenis bantuan serta status pencairannya. Namun, jika tidak terdaftar, akan muncul notifikasi bertuliskan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

2. Cara Cek Penerima BLT Pakai KTP Lewat Situs Resmi

Sementara itu, untuk melakukan pengecekan melalui situs resmi Kementerian Sosial, Anda bisa langsung mengunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id dan memasukkan data sesuai identitas di KTP.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka situs resmi di https://cekbansos.kemensos.go.id
2. Isi data wilayah tempat tinggal termasuk Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan
3. Kemudian isi nama lengkap sesuai KTP.
3. Masukkan kode captcha yang muncul di layar, kemudian klik tombol “Cari Data”.
4. Setelah itu, sistem akan menampilkan hasil pencarian yang berisi informasi status kepesertaan bantuan sosial Anda.

Nominal Bansos PKH dan BPNT 2026
Besaran bantuan PKH berbeda tergantung kategori penerima, yaitu:

- Ibu hamil: Rp750.000 per tahap
- Anak usia dini: Rp750.000
- Siswa SD: Rp225.000
- Siswa SMP: Rp375.000
- Siswa SMA: Rp500.000
- Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000
- Disabilitas berat: Rp600.000

Sementara, penerima bansos BPNT akan memperoleh Rp200.000 per bulan. Pencairan dilakukan tiga bulan sekaligus, sehingga masyarakat akan mendapatkan Rp600.000.

3 Mandat Khusus Prabowo soal Bansos 2026

Kementerian Sosial menjadikan tiga mandat khusus Presiden Prabowo Subianto sebagai prioritas utama program kerja pada tahun ini, dengan fokus utama pada pembenahan data, ketepatan sasaran bantuan sosial, dan perluasan partisipasi publik.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa mandat pertama Presiden kepada Kementerian Sosial adalah pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi fondasi seluruh kebijakan dan program perlindungan sosial pemerintah.

Akurasi DTSEN dinilai sangat menentukan penyaluran bantuan sosial, baik untuk program bansos menuju graduasi, bansos adaptif, maupun program Sekolah Rakyat.

Oleh karena itu, kata Saifullah, presiden sejak awal meminta konsolidasi data secara nasional dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pihak yang diberi mandat utama, sementara Kemensos bertugas mendukung pemutakhiran secara berkelanjutan.

Mandat kedua, lanjut Saifullah Yusuf, adalah memastikan penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran melalui perbaikan data secara terus-menerus. Ia menyebutkan pemerintah telah mengalihkan lebih dari tiga juta keluarga penerima manfaat (KPM) bansos reguler kepada warga yang lebih memenuhi kriteria sepanjang tahun ini.

Selain itu, pemerintah juga melakukan pengalihan lebih dari 11 juta penerima bantuan iuran PBI Jaminan Kesehatan Nasional kepada masyarakat yang dinilai lebih berhak berdasarkan pembaruan data sosial ekonomi.

Mandat ketiga adalah membuka ruang partisipasi masyarakat seluas-luasnya dalam proses pemutakhiran data. Kemensos dalam hal ini menyediakan berbagai saluran bagi masyarakat untuk mengusulkan atau menyanggah data penerima bantuan sosial.

Saluran tersebut meliputi jalur formal melalui RT, RW, kelurahan, operator desa, dan dinas sosial setempat dengan dukungan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS-NG), serta jalur partisipasi langsung melalui aplikasi Cek Bansos.

"Artinya data terus diperbarui, ya, tiga bulan sekali. Bagi masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi, Kemensos juga membuka layanan command center 24 jam di nomor 021-171 dan tengah menyiapkan layanan berbasis WhatsApp untuk memperluas jangkauan partisipasi publik," kata dia.

Saifullah menekankan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap koreksi data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan berkomitmen menjalankan arahan Presiden untuk lebih terbuka dalam pengelolaan data sosial.