Trump Ancam Serangan Kedua ke Venezuela, Buka Peluang Invasi Kolombia dan Meksiko

JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada Minggu (4/1/2026) bahwa negaranya mungkin akan melancarkan serangan militer kedua ke Venezuela setelah penangkapan Presiden Nicolas Maduro, jika anggota pemerintahan yang tersisa tidak bekerja sama dengan upayanya untuk "memperbaiki" negara tersebut.

Komentar Trump kepada wartawan di atas pesawat Air Force One menimbulkan kemungkinan intervensi militer AS lebih lanjut di Amerika Latin. Ia juga mengisyaratkan bahwa Kolombia dan Meksiko dapat menghadapi tindakan militer jika tidak mengurangi aliran narkoba ilegal ke Amerika Serikat.

"Operasi Kolombia terdengar bagus bagi saya," kata Trump, sebagaimana dilansir Reuters. Ia juga mengatakan bahwa Kuba, sekutu dekat Venezuela, "tampaknya siap jatuh" dengan sendirinya tanpa aksi militer AS.

Maduro berada di pusat penahanan New York menunggu sidang pengadilan pada Senin (5/1/2026) atas tuduhan narkoba. Penangkapannya oleh Amerika Serikat telah memicu ketidakpastian mendalam tentang apa yang akan terjadi selanjutnya bagi negara Amerika Selatan yang kaya minyak itu.

Trump mengatakan pemerintahannya akan bekerja sama dengan anggota rezim Maduro yang tersisa untuk menindak perdagangan narkoba dan mereformasi industri minyak, daripada mendorong pemilihan umum segera untuk membentuk pemerintahan baru.

Para pejabat tinggi di pemerintahan Maduro masih berkuasa dan menyebut penahanan Maduro serta istrinya, Cilia Flores, sebagai penculikan.

"Di sini hanya ada satu presiden, yang namanya Nicolas Maduro Moros. Jangan sampai ada yang terpancing oleh provokasi musuh," kata Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello dalam rekaman audio yang dirilis partai sosialis PSUV yang berkuasa.

Gambar Maduro yang berusia 63 tahun dengan mata tertutup dan tangan diborgol mengejutkan warga Venezuela. Operasi tersebut merupakan intervensi Washington yang paling kontroversial di Amerika Latin sejak invasi Panama 37 tahun lalu.

Menteri Pertahanan Jenderal Vladimir Padrino mengatakan di televisi pemerintah bahwa serangan AS menewaskan tentara, warga sipil, dan "sebagian besar" pengawal keamanan Maduro "dengan kejam." Angkatan bersenjata Venezuela telah diaktifkan untuk menjamin kedaulatan, katanya.

Pemerintah Kuba mengatakan 32 warganya tewas selama serangan itu.

Wakil Presiden Delcy Rodriguez — yang juga menjabat sebagai menteri perminyakan — telah mengambil alih sebagai pemimpin sementara dengan restu pengadilan tertinggi Venezuela dan mengatakan Maduro tetap menjadi presiden.

Rodriguez lama dianggap sebagai anggota lingkaran dalam Maduro yang paling pragmatis. Namun, ia secara terbuka membantah klaim Trump bahwa ia bersedia bekerja sama dengan Amerika Serikat.

Trump mengatakan Rodriguez mungkin akan membayar harga lebih mahal daripada Maduro "jika dia tidak melakukan hal yang benar," menurut wawancara dengan majalah The Atlantic pada Minggu.

Kementerian Komunikasi Venezuela tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai pernyataan tersebut.

Pemerintahan Trump menggambarkan penangkapan Maduro sebagai misi penegakan hukum untuk memaksanya menghadapi tuntutan pidana AS yang diajukan pada 2020, termasuk konspirasi terorisme narkoba. Maduro membantah keterlibatan kriminal.

Namun Trump juga mengatakan perusahaan minyak AS membutuhkan "akses total" ke cadangan minyak negara yang sangat besar dan menyarankan bahwa masuknya warga Venezuela yang beremigrasi ke Amerika Serikat juga menjadi faktor dalam keputusan menangkap Maduro.

Pemerintah Venezuela telah mengatakan selama berbulan-bulan bahwa Trump berupaya merebut sumber daya alam negara itu, terutama minyak, dan para pejabat sering menyinggung komentar Trump sebelumnya bahwa perusahaan-perusahaan minyak besar AS akan masuk.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan pemimpin Venezuela berikutnya harus menjaga industri minyak agar tidak jatuh ke tangan musuh AS dan menghentikan perdagangan narkoba, serta mengutip blokade AS yang sedang berlangsung terhadap kapal tanker.

Meskipun banyak negara Barat menentang Maduro, muncul seruan agar AS menghormati hukum internasional dan pertanyaan tentang legalitas penangkapan kepala negara asing.

Dewan Keamanan PBB berencana bertemu pada Senin untuk membahas serangan tersebut. Rusia dan China, keduanya pendukung utama Venezuela, telah mengkritik AS.