Purbaya Sebut Prabowo Setuju 125 Ribu Baju Reject Batal Ekspor Disumbangkan ke Korban Bencana Sumatera

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait rencana penyaluran 125 ribu potong pakaian reject untuk disumbangkan kepada korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Purbaya menilai gagasan tersebut pada prinsipnya dapat dilakukan. Pasalnya, kata Purbaya, pakaian yang akan disalurkan kepada korban bencana Sumatera itu merupakan barang cacat produksi dari pabrik, bukan balpres tekstil impor ilegal.

“Kan itu bukan dari balpres dari pabrik, di kawasan berikat, mau dikirim ke luar negeri tapi ada cacat, kita lihat lah. Kan itu bukan barang ilegal, harusnya ada. Nanti kita lihat,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Rabu (17/12/2025).

Purbaya menyampaikan saat ini dirinya belum berdiskusi lebih lanjut mengenai rencana tersebut, meskipun Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui usulan yang disampaikan Tito.

“Pak Mendagri ya, sejauh ini belum sampai ke saya sih,” ujarnya.

Sementara itu, Purbaya memastikan baju reject itu bisa saja dikeluarkan dari pengawasan kepabeanan serta dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN). Menurutnya, kebijakan tersebut memungkinkan untuk diterapkan dalam kondisi bencana.

“Bisa lah, gampang itu kan ada bencana, ada pengecualian,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan siap menyalurkan sebanyak 125 ribu pakaian reject batal ekspor dari pabrik di dalam negeri sebagai bantuan kemanusiaan bagi korban banjir di sejumlah wilayah di Sumatera.

Hal ini disampaikan Tito dalam Sidang Kabinet Penanganan Bencana Sumatera di Jakarta, Senin (15/12/2025). Ia mengusulkan pemberian izin khusus bagi sektor swasta untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam situasi krisis bencana.

Ia menyampaikan sejumlah perusahaan garmen besar yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bersedia menyalurkan pakaian gagal ekspor yang masih layak pakai. Dari dua perusahaan yang telah berkoordinasi, masing-masing menyiapkan sekitar 100 ribu dan 25 ribu potong pakaian.

“Kami mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan juga Bapak Menteri Perdagangan ini supaya bisa dikirimkan secepat mungkin 125 ribu pakaian ini,” kata Tito.

Presiden Prabowo Subianto menyambut baik usulan tersebut dan menyetujui pembebasan pajak pertambahan nilai terhadap bantuan pakaian gagal ekspor.

“Saya kira bagus itu,” respons Prabowo. “Dan ya, silakan dibebaskan dari PPN, tapi juga diwaspadai (agar) harus diserahkan kepada instansi, (dalam hal ini) Kementerian Dalam Negeri yang menerima dan bertanggung jawab. Dan harus segera dikirim ke daerah bencana.”

Tito juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menambah alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan total Rp268 miliar, yang terdiri dari Rp60 miliar untuk tiga provinsi serta Rp208 miliar untuk 52 kabupaten dan kota terdampak.

Pemerintah daerah telah diarahkan untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan individu masyarakat terdampak, seperti pakaian, sabun, sampo, kebutuhan perempuan, serta perlengkapan bayi.

Selain itu, pemerintah terus mendorong solidaritas antardaerah. Hingga saat ini, bantuan dari daerah lain yang terpantau secara langsung mencapai Rp46 miliar, baik dalam bentuk bantuan dana langsung maupun dukungan berupa tenaga medis, obat-obatan, makanan, dan pakaian yang dikirim langsung ke kabupaten dan kota yang terdampak paling parah, seperti Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah.