DPR Minta Mitigasi Dampak Lonjakan Harga Minyak dan Dolar AS Segera Dilakukan
JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah segera melakukan mitigasi fiskal menyusul lonjakan harga minyak dunia dan penguatan dolar Amerika Serikat (AS) di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat–Israel dengan Iran. Harga minyak dunia hari ini mencapai USD98,9 per barel atau meningkat 7.
Pada saat yang sama, tekanan global juga tercermin dari penguatan dolar AS, yang membuat nilai tukar rupiah menembus level Rp17.000 per dolar AS pada awal perdagangan Senin (9/3/2026).
Anggota DPR RI M. Sarmuji mengatakan kombinasi lonjakan harga minyak dan penguatan dolar AS berpotensi memberikan tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama pada pos subsidi energi yang sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak dan nilai tukar.
“Lonjakan harga minyak dunia di atas USD100 per barel dan penguatan dolar AS harus segera direspons secara serius oleh pemerintah. Dampaknya terhadap APBN bisa sangat signifikan, terutama pada beban subsidi energi,” ujarnya, Selasa (10/3/2026).
Selain itu, Sarmuji mengingatkan bahwa penguatan dolar AS juga membawa konsekuensi langsung terhadap posisi utang luar negeri Indonesia. Ketika dolar menguat terhadap rupiah, nilai kewajiban utang yang berdenominasi dolar otomatis meningkat jika dihitung dalam rupiah.
“Penguatan dolar AS juga secara langsung meningkatkan beban utang luar negeri Indonesia dalam nilai rupiah. Artinya, kewajiban pembayaran pemerintah menjadi lebih besar ketika dikonversi ke rupiah,” katanya.
Ia meminta Kementerian Keuangan segera melakukan simulasi berbagai skenario agar pemerintah dapat mengantisipasi konsekuensi fiskal yang mungkin muncul apabila kondisi global tersebut berlanjut.
“Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa harus segera melakukan simulasi dan mitigasi agar APBN kita tetap valid. Konsekuensi terhadap beban APBN pasti tinggi, terutama pada subsidi,” katanya.
Sarmuji juga menekankan bahwa langkah antisipasi tersebut perlu dilakukan secara terbuka dan terkoordinasi, mengingat dampaknya sangat luas terhadap stabilitas ekonomi nasional.
“Menteri Keuangan jangan asyik dengan dunianya sendiri. Situasi seperti ini membutuhkan koordinasi yang kuat dan komunikasi yang terbuka agar pemerintah, DPR, dan publik mengetahui langkah-langkah mitigasi yang sedang disiapkan,” tegasnya.
Dirinya akan terus mencermati perkembangan situasi global yang berpotensi memengaruhi ekonomi nasional. Ia menilai kesiapan pemerintah dalam membaca risiko sejak dini sangat penting untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah gejolak geopolitik global.
“Gejolak global tidak bisa kita hindari, tetapi dampaknya terhadap ekonomi nasional harus bisa kita kelola dengan baik. Karena itu langkah antisipatif harus segera dilakukan,” pungkasnya.
