Dedi Mulyadi Larang Sekolah Beri PR ke Siswa: Rumah Bukan Kelas Tambahan

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat gebrakan baru di dunia pendidikan. Mulai tahun ajaran baru 2025/2026, sekolah-sekolah di wilayah Jabar dilarang memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswanya.

Kebijakan yang diumumkan menjelang dimulainya tahun ajaran baru ini sontak menuai beragam reaksi dari publik, sebagian memuji sebagai langkah progresif, sebagian lainnya mempertanyakan efektivitasnya.

Kebijakan ini diambil bukan tanpa alasan. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat kang Dedi Mulyadi, keputusan ini didasarkan pada prinsip ‘menyeimbangkan pendidikan akademik dan kehidupan sosial serta keluarga anak’.

PR yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan, kini dianggap sebagai beban yang mengganggu waktu istirahat, interaksi keluarga, dan pengembangan diri anak di luar akademik.

Menurut pernyataan resmi, semua tugas sekolah kini harus diselesaikan di lingkungan sekolah. Artinya, seluruh aktivitas pembelajaran, termasuk latihan soal dan tugas proyek, hanya boleh dilakukan selama jam belajar di sekolah.

“Di rumah itu anak-anak rileks, baca buku, olahraga, fokus membantu kedua orang tuanya, meringankan beban-beban pekerjaannya,” ujar kang Dedi Mulyadi dalam video yang diunggah di TikTok, diakses pada Jumat, (6/6/2025).

Ia menegaskan bahwa rumah seharusnya menjadi tempat anak-anak beristirahat dan membentuk karakter, bukan memperpanjang tekanan dari dunia akademik.

Lebih jauh, anak-anak dianjurkan untuk melakukan kegiatan positif lain setelah sekolah, seperti membantu pekerjaan rumah tangga, belajar memasak, mencuci piring, hingga mengepel. Bukan dalam konteks pemaksaan, melainkan bagian dari pembelajaran hidup yang tak kalah penting dari teori di kelas.

Kebijakan ini juga mendorong anak-anak mengikuti berbagai kegiatan non-akademik yang mendukung perkembangan potensi mereka, seperti les musik, bahasa asing, hingga pelajaran tambahan seperti matematika dan fisika.

Menurut kang Dedi, semua diarahkan agar anak-anak Jawa Barat tumbuh sebagai generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga kaya keterampilan dan berkarakter kuat.

“Ini adalah arah membangun anak-anak Jawa Barat, yang memiliki visi dan orientasi yang kokoh untuk masa depannya, membentuk anak-anak Jawa Barat yang cageur, bageur, bener, pinter jeung singer,” tegas kang Dedi.

Jam Masuk Sekolah Dimajukan

Selain penghapusan PR, Pemprov Jabar juga menetapkan jam masuk sekolah yang lebih awal, yaitu pukul 06.30 WIB. Langkah ini diambil untuk membangun budaya disiplin dan efisiensi waktu sejak dini. Para orang tua dan siswa diharapkan bersiap dengan pola hidup baru yang lebih tertata.

Kebijakan ini juga dinilai sejalan dengan rencana pengurangan beban belajar di rumah. Dengan waktu belajar dimulai lebih pagi, penyelesaian tugas di sekolah bisa lebih optimal tanpa harus mengorbankan waktu istirahat di rumah.

Adanya Jam Malam Anak: Tak Boleh Keluar Rumah Setelah Pukul 21.00

Sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan keseimbangan kehidupan anak, pemerintah juga menetapkan jam malam bagi anak-anak, yakni tidak diperbolehkan keluar rumah setelah pukul 21.00 WIB, kecuali dengan pendampingan orang tua dan alasan yang benar-benar mendesak.

Langkah ini merupakan bentuk perlindungan sosial agar anak-anak tidak terpapar potensi bahaya atau pergaulan negatif di malam hari. Pemerintah ingin memastikan bahwa malam adalah waktu untuk berkumpul bersama keluarga, istirahat, atau mengembangkan minat pribadi di lingkungan aman.

Kebijakan penghapusan PR, jam sekolah pagi, dan jam malam bagi anak di Jawa Barat bukan hanya soal aturan baru. Ini adalah bagian dari transformasi paradigma pendidikan: bahwa mendidik anak tidak cukup hanya di ruang kelas. Meski menuai berbagai reaksi, arah perubahan ini menyampaikan pesan kuat: masa depan tidak dibangun dengan tekanan semata, tetapi dengan dukungan yang bijaksana.