Menteri Siti: Tata Kelola Karbon Merupakan Kunci Jaga Kedaulatan Negara

JAKARTA- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyatakan, carbon governance atau tata kelola karbon merupakan kunci perdagangan karbon. Oleh karena itu, menjadi penting dengan elemen dan penerapannya sehingga perlu menjadi perhatian bagi semua.

Carbon governance merupakan instrumen koherensi aktualisasi pelaku bisnis dan pemerintah dalam proses yang diketahui secara terang dan dapat diikuti dengan baik oleh publik,ujar Siti, Kamis (9/5/2024).

"Penerapan Carbon Governance akan menempatkan secara tepat sasaran aksi iklim dan nilai ekonomi karbon untuk kepentingan nasional, sambungnya.

Dia menyebut Perpres 98 yang merupakan refleksi kedaulatan sumberdaya alam dengan nilai akhir yaitu karbon, yang harus menjadi pegangan nasional. Ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo bahwa perdagangan karbon harus dengan tata kelola yang tepat.

Artinya, harus ada carbon governance sebagai pedoman, dimana dalam iklim dan karbon peran pelaku bisnis cukup besar karena berbagai faktor.

Penerapan yang sembrono atas offset karbon hutan dapat berimplikasi pengurangan kawasan hutan yang berpindah ke Luar Negeri tanpa terkendali sehingga akan berimplikasi pada hilangnya kawasan negara.

Karena hilangnya jurisdiksi kewenangan pengaturan wilayah atau kawasan negara tersebut akibat kontrak swasta atau korporat berkenaan dengan kontrak dagang karbon yang mereka lakukan dengan land management agreement.

Terkait ancaman hilangnya kawasan negara, KLHK sudah menangani kasus yang membahayakan kedaulatan negara sehingga harus diambil tindakan dan sanksi kepada yang bersangkutan dan bisa diambil contohnya di Indonesia.

Ketika pemerintah melakukan pengawasan terhadap perusahaan konsesi hutan untuk langkah perbaikan, ternyata tidak bisa lagi dilakukan langkah atau operasional dilakukan oleh pemegang izin konsesi hutan tersebut,ulasnya.