Dirjen Imigrasi: Kebijakan Bebas Visa Kunjungan ke RI Harus Sangat Selektif

JAKARTA Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkum-HAM Silmy Karim mengingatkan agar rencana penambahan negara yang mendapat fasilitas bebas visa kunjungan ke Indonesia benar-benar selektif.

Menurut Silmy, target mendongkrak jumlah wisatawan asing memang perlu didukung penuh. Namun, penerapan bebas visa harus didasarkan data dan riset yang matang antara lain berdasarkan jumlah investasi, perdagangan, stabilitas keamanan dan pemerintahan negara tersebut hingga nilai belanja rata-rata per pengunjungnya selama berada di Indonesia.

Jangan sampai negara sedang perang seperti Rusia dan Ukraina dapat bebas visa. Atau negara yang tinggi kriminalitas, terorisme dan kasus narkobanya. Jangan sampai muncul permasalahan baru, ujar Silmy dalam pertemuan dengan pimpinan media di Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Paling tidak, kata dia, untuk tahap awal diujicoba dulu satu atau dua negara sambil dinilai dari berbagai aspek.

Beberapa waktu lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengusulkan pemberian fasilitas bebas visa kunjungan untuk 20 negara yang angka wisatawan dan investasinya tinggi di Indonesia. Berbagai negara tersebut antara lain Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, China, Jepang, Korea Selatan, India, Taiwan, Australia, AS, Rusia, Selandia Baru, Spanyol, Italia, Perancis, Inggris, Belanda dan Jerman.