Ketika Ruang Dialog Berujung di Ruang Sidang Dokter Tifa

RamdansyahKriminolog; Advokat Tim Pembela Dokter Tifa (TPDT)

SEBUAH perdebatan televisi melibatkan banyak keputusan: siapa yang diundang, pertanyaan apa yang diajukan, gambar apa yang ditampilkan, dan bagian mana yang disebarluaskan setelah siaran. Namun, ketika ucapan di layar menjadi perkara pidana, keputusan-keputusan itu tidak boleh dilebur menjadi satu tanggung jawab. Hukum harus membedakan narsumber yang berbicara dari pihak yang menyunting dan menyebarluaskan pembicaraan.

Persoalan itu mengemuka dalam persidangan perkara dr. Tifauzia Tyassuma di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang turut menghadirkan Pemimpin Redaksi media televisi sebagai saksi. Keterangan di persidangan itu memunculkan pertanyaan yang lebih luas: bagaimana tanggung jawab pidana ditempatkan di antara kerja jurnalistik redaksi dan pernyataan narasumber yang diundang?

Dalam konteks perdebatan mengenai dokumen seorang tokoh publik, sedikitnya ada dua kepentingan yang harus dijaga: hak masyarakat memperoleh informasi yang benar dan hak seseorang atas reputasinya. Membela kebebasan berbicara tidak mengharuskan kita menerima setiap klaim sebagai kebenaran. Sebaliknya, meragukan sebuah klaim tidak membebaskan penegak hukum dari kewajiban membuktikan tindak pidana yang dituduhkan.

John Stuart Mill dalam On Liberty (1859) mengingatkan bahwa manusia tidak memiliki kebenaran secara mutlak. Membungkam suatu pendapat berarti menutup kemungkinan untuk menguji keyakinan sendiri. Masyarakat demokratis membutuhkan ruang untuk mempertemukan, mempersoalkan, dan membantah gagasan. Dialog televisi merupakan salah satu ruang tersebut. Namun, apa yang terjadi ketika ucapan narasumber di ruang dialog kemudian menjadi bagian dari perkara pidana?

Satu Layar, Banyak Peran

Sebuah program televisi bukan tindakan satu orang. Redaksi menentukan tema, memilih narasumber, serta menyiapkan grafis dan teks layar. Pembawa acara mengatur percakapan. Setelah siaran, tim produksi dapat menyunting dan mengunggah kembali tayangan melalui kanal resmi. Narasumber bertanggung jawab atas ucapannya, tetapi tidak serta-merta mengendalikan seluruh rangkaian produksi tersebut.

Di sinilah pembedaan perlu dilakukan. Apa yang benar-benar dikatakan narasumber? Informasi apa yang ditambahkan melalui grafis atau teks layar? Siapa yang menentukan potongan tayangan untuk disebarluaskan? Jawabannya harus ditelusuri melalui rekaman dan bukti, bukan disimpulkan hanya karena seseorang muncul dalam program yang sama.

Memahami kerja redaksi tidak berarti memindahkan seluruh tanggung jawab narasumber kepada media. Tujuannya justru memastikan setiap orang dinilai berdasarkan tindakannya sendiri. Undangan televisi juga bukan sertifikat kebenaran. Redaksi perlu menilai kompetensi narasumber dan memeriksa klaimnya; narasumber tetap berkewajiban menjelaskan dasar pernyataan yang ia sampaikan.

Program Rakyat Bersuara tanggal 29 April 2025 yang menjadi acuan perkara dokter Tifa mempertemukan pihak-pihak yang berbeda pandangan dan memberi kesempatan untuk saling membantah. Namun, format dialog berimbang tidak otomatis menuntaskan kewajiban etik. Kesempatan menjawab dari lawan dokter Tifa perlu dibaca bersama keseluruhan isi tayangan, cara pembawa acara menguji klaim, serta respons redaksi ketika menerima keberatan.

Mekanisme Pers Lebih Dulu

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyediakan hak jawab dan hak koreksi. Dewan Pers juga menjadi ruang pengaduan atas dugaan pelanggaran etik jurnalistik. Mekanisme ini memungkinkan informasi yang dipersoalkan diperiksa dan ditanggapi melalui proses yang memperhatikan karakter kerja pers.Kerja sama Dewan Pers dengan kepolisian dan kejaksaan memperlihatkan pentingnya koordinasi dalam menangani persoalan tersebut. Relevansinya ialah mencegah penanganan perkara yang mengabaikan konteks jurnalistik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan pada 19 Januari 2026, mempertegas perlindungan wartawan dalam Pasal 8 UU Pers. Putusan itu menempatkan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik melalui Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan.

Dari sini tampak bahwa perlindungan profesi wartawan tidak otomatis berlaku sama bagi setiap narasumber. Namun, pernyataan narasumber yang disampaikan dalam kerangka kerja jurnalistik patut dinilai dengan mempertimbangkan perlindungan tersebut. Keterlibatannya dalam kegiatan pers adalah konteks penting, meskipun tidak dapat menjadi alasan untuk meniadakan pertanggungjawaban.

Karena itu, ketika perkara berhubungan dengan tayangan jurnalistik, patut ditanyakan apakah pelapor terhadap produk jurnalistik tersebut pernah menyampaikan keberatan kepada redaksi, apakah koreksi diminta, dan bagaimana media menanggapinya. Pengabaian akan hal-hal tersebut dapat membuat penanganan perkara produk jurnalistik kehilangan sebagian konteks yang justru diperlukan untuk menilai perbuatan secara utuh.

Buktikan Perbuatan, Bukan Kehadiran

Untuk dugaan tindak pidana terkait informasi elektronik, pemeriksaan harus dimulai dari pertanyaan konkret: informasi atau dokumen apa yang menjadi objek, tindakan apa yang dilakukan terhadapnya, dan siapa yang melakukan tindakan tersebut? Setelah itu, unsur kesengajaan dan sifat melawan hukum harus diuji sesuai ketentuan yang didakwakan.Menunjuk atau mengomentari citra digital di layar televisi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang telah mengubah atau mentransmisikan dokumen elektronik. Begitu pula, berbicara dalam siaran tidak otomatis menunjukkan keterlibatan dalam penyuntingan dan pengunggahan ulang. Perbuatan-perbuatan itu mungkin berkaitan, tetapi hubungan tersebut harus dibuktikan, bukan diasumsikan.

Ketelitian yang sama diperlukan dalam perkara pencemaran nama baik. Perasaan tersinggung atau dirugikan tidak dengan sendirinya menjawab apakah seluruh unsur delik terpenuhi. Pernyataan yang dipersoalkan perlu dibaca secara utuh: apakah berupa pertanyaan, pendapat, atau tuduhan faktual; kepada siapa ditujukan; serta bagaimana konteks dan dasar informasinya.

Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 juga mengingatkan pentingnya ketepatan subjek dalam penerapan ketentuan pencemaran nama baik yang diuji. Pemaknaan frasa “orang lain” sebagai orang perseorangan tidak boleh diperluas menjadi anggapan bahwa semua lembaga atau pejabat publik (mantan pejabat publik) kehilangan hak melaporkan semua jenis tindak pidana. Ketentuan dan ruang lingkup putusan harus dibaca secara spesifik.

Pembedaan antara pertanyaan dan tuduhan, pendapat dan klaim faktual, serta kekeliruan dan kesengajaan bukan permainan istilah untuk menghindari tanggung jawab. Justru itulah cara memastikan tanggung jawab diletakkan pada orang yang tepat, atas perbuatan yang benar-benar terbukti secara hukum.

Presisi Hukum, Bukan Pembungkaman

Ketidakcermatan dalam menempatkan tanggung jawab dapat menimbulkan efek gentar (chilling effect). Ahli, narasumber, dan warga bisa memilih menjauh dari percakapan publik karena tidak memahami batas antara menyampaikan pendapat dan tindakan yang dapat menyeret mereka ke pengadilan. Kekhawatiran ini bukan alasan menghentikan seluruh proses hukum, melainkan alasan menuntut proses yang presisi.Publik juga dirugikan apabila pembelaan kebebasan berbicara dipakai untuk menghindari verifikasi. Ruang dialog kehilangan nilainya jika klaim yang keliru terus beredar tanpa pengujian atau koreksi. Karena itu, pilihan kita bukan antara kebebasan tanpa tanggung jawab dan ketertiban melalui pembungkaman. Kita memerlukan media yang bersedia mengoreksi serta penegakan hukum yang mampu membedakan peran dan tindakan.

Kebebasan berbicara tidak membebaskan narasumber dari kewajiban mempertanggungjawabkan klaimnya. Kebebasan pers pun tidak membebaskan redaksi dari kewajiban memverifikasi dan mengoreksi. Namun, ketika negara membawa sebuah percakapan ke pengadilan, negara harus membuktikan perbuatan masing-masing orang, bukan sekadar menunjukkan bahwa mereka tampil dalam tayangan yang sama.

Pengadilan bukan juri yang menentukan siapa paling meyakinkan dalam perdebatan televisi. Tugasnya memastikan apakah perbuatan yang didakwakan benar-benar terbukti. Yang perlu dibawa pulang publik dari perkara ini bukan pesan agar berhenti berbicara, melainkan kepastian bahwa tanggung jawab akan diletakkan pada tindakan yang terbukti—bukan pada keberanian mengambil bagian dalam percakapan.

Di bagian akhir kita diingatkan kembali oleh surat tertanggal 28 Januari 1786 dari Thomas Jefferson Presiden AS ketiga kepada Dr. James Currie. Jefferson sedang mengeluhkan banyaknya kabar bohong mengenai dirinya dan kondisi Amerika yang dimuat oleh surat kabar Inggris, tetapi ia tidak ingin membatasi kebebasan pers yang nantinya akan mengorbankan kemerdekaan itu sendiri “...it is however an evil for which there is no remedy; our liberty depends on the freedom of the press, and that cannot be limited without being lost."