Bursa Calon Wapres, Eks Wasekjen PBNU: Presiden Butuh Sosok yang Berani Jujur

Sejumlah tokoh nasional masuk dalam bursa wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka. Indonesia sendiri saat ini menghadapi berbagai tantangan ekonomi, politik, dan sosial yang membutuhkan kepemimpinan solid serta komunikasi terbuka di lingkungan pemerintahan. Dalam situasi tersebut, dibutuhkan sosok wapres yang tidak sekadar menjadi pendamping presiden, tetapi juga berani berdialog, berdiskusi, bahkan menyampaikan pandangan kritis kepada kepala negara.

Wakil presiden tidak seharusnya hanya menyampaikan laporan positif atau sekadar menyenangkan hati Presiden dengan budaya ABS (Asal Bapak Senang). Sebaliknya, seorang wakil presiden harus mampu menyampaikan kondisi sesungguhnya di lapangan, termasuk persoalan yang membutuhkan perhatian dan koreksi pemerintah. Baca juga:Prabowo Bakal Tentukan Wapres Pengganti Gibran usai Hadiri KTT APEC di China

Aktivis 98 yang juga Wasekjen PBNU periode 2022–2026, Rahmat Hidayat Pulungan mengatakan, keberanian menyampaikan fakta dan membangun dialog yang sehat merupakan kualitas penting seorang pendamping Presiden. "Presiden membutuhkan pendamping yang berani menyampaikan apa adanya, bukan hanya hal-hal yang ingin didengar. Dalam situasi penuh tantangan, kejujuran dan keberanian memberikan masukan sangat dibutuhkan agar Presiden memiliki gambaran utuh sebelum mengambil keputusan," katanya, Minggu (15/11/2026).

Dalam konteks tersebut, Rahmat menyoroti Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Pengalaman Dasco menjalankan komunikasi politik dan berinteraksi dengan berbagai kelompok menjadi salah satu aspek yang menarik untuk dicermati dalam diskursus mengenai kepemimpinan nasional.

Ia menilai, salah satu kualitas penting yang perlu dimiliki sosok wapres adalah kemampuan menjadi representasi perspektif sipil di tengah menguatnya perdebatan mengenai peran militer dalam berbagai ruang kehidupan bernegara. Selain itu, karakter egaliter dan inklusif juga diperlukan. Menurut Rahmat, pemimpin harus mampu membangun komunikasi tanpa sekat, tidak terjebak dalam budaya feodal, serta bersedia mendengarkan berbagai pandangan yang berbeda. "Demokrasi membutuhkan pemimpin yang mau mendengar dan tidak alergi terhadap kritik. Tidak boleh ada kekuasaan yang terlalu disakralkan sehingga tertutup dari aspirasi masyarakat. Keberanian menghadapi persoalan riil dan menerima kritik merupakan bagian penting dari kepemimpinan," jelasnya.

Rahmat juga menyoroti pentingnya jejaring dengan masyarakat sipil. Seorang wakil presiden perlu memiliki kemampuan menjembatani kepentingan pemerintah dengan aspirasi masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang selama ini berada di luar lingkaran kekuasaan.

Menurutnya, kemampuan melengkapi kapasitas Presiden juga menjadi aspek penting. Wakil presiden tidak harus selalu memiliki pandangan yang sama dengan Presiden, tetapi harus mampu memberikan perspektif berbeda yang memperkaya proses pengambilan keputusan.

Di sisi lain, stabilitas politik nasional menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan momentum pertumbuhan ekonomi. Karena itu, komunikasi yang sehat antara Presiden, wakil presiden, parlemen, dan masyarakat perlu terus dibangun.

"Pendamping Presiden harus bisa menjadi bagian dari solusi. Bukan hanya menjaga komunikasi politik, tetapi juga membantu memastikan pemerintah tetap responsif terhadap persoalan masyarakat. Stabilitas nasional harus dibangun melalui dialog, keterbukaan, dan kepercayaan publik," terangnya. Baca juga:Gus Miftah Puji Dasco di Usia 59 Tahun: Tenang, Tegas, dan Tak Cari Panggung

Rahmat menegaskan, tidak ada figur publik yang sempurna. Setiap pemimpin tentu memiliki kekurangan dan ruang untuk memperbaiki diri. Karena itu, yang lebih penting adalah kesediaan untuk terus belajar, menerima kritik, dan melakukan evaluasi.

"Yang terpenting bukan mencari sosok yang tanpa kekurangan, karena itu tidak mungkin. Tetapi bagaimana seseorang memiliki kemauan untuk berubah, belajar dari kesalahan, dan terus memperbaiki kualitas kepemimpinannya," tuturnya.