Di PN Jaktim, Aiman Tegaskan Produk Jurnalistik Tak Layak Jadi Barang Bukti Pidana

Pemimpin Redaksi iNews Aiman Witjaksono menjadi saksi sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik dan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma (dokter Tifa) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026). Aiman menegaskan produk jurnalistik yang telah melalui ikhtiar cover both sides atau berimbang tidak layak dijadikan barang bukti pidana.

"Saya tetap pada prinsip bahwa produk jurnalistik yang sudah melalui ikhtiar cover both sides, berimbang, itu tidak layak dijadikan barang bukti pidana," ujar Aiman usai persidangan, Kamis (12/11/2026).

Baca juga: Jokowi Tunjukkan Ijazah UGM di Sidang PN Jaktim

Menurut dia, produk jurnalistik harus dimuliakan ketika telah melewati proses-proses kerja jurnalistik yang benar. Jika terdapat informasi atau narasumber yang dianggap bermasalah, fungsi cover both sides langsung menjawab pada saat itu karena melibatkan pihak-pihak yang berbeda.

Dia juga mengingatkan apabila terjadi sengketa pers, mekanisme penyelesaiannya telah diatur secara jelas melalui UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yakni melalui Dewan Pers. Dalam kesempatan tersebut, Aiman turut didampingi oleh perwakilan Serikat Jurnalis Islam Indonesia (SAJID) Selo Ruwandanu.Aiman memperingatkan apabila produk jurnalistik dikriminalisasi dan dijadikan barang bukti pidana, ancaman terbesar bukan hanya dirasakan oleh kalangan wartawan, melainkan berdampak langsung kepada para narasumber.

Fungsi utama media adalah sebagai clearing house atau rumah penjernih atas segala informasi yang beredar di tengah masyarakat, terutama di tengah maraknya informasi di media sosial yang belum tentu kebenarannya.

"Ketika narasumber takut untuk menyampaikan informasi, menyampaikan kebenaran, maka bencana demokrasi, bencana kebenaran bagi publik yang akan menjadi korbannya," ucapnya.

Dalam sidang tersebut, Aiman juga memberikan klarifikasi terkait keterangannya mengenai rekaman master data yang sempat dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dia mengaku meralat detail nama-nama pemberi data karena tidak hapal satu per satu pihak yang menyerahkan data saat acara Rakyat Bersuara.

"Padahal, faktanya saya tidak tahu siapa yang memberikan apa, gitu ya. Apakah ketiganya, apakah salah satu, ataukah hanya dua, makanya saya bilang bahwa biasanya itu data-data diberikan kepada Rakyat Bersuara, itu dari tim narasumber, dari narasumber kepada tim Rakyat Bersuara. Nah, tapi tidak detail saya tahu apakah si A atau si B atau si C yang memberikan. Jadi nama-nama itu saya tarik, sehingga saya buat secara umum," ungkapnya.