Kasus Penyadapan Presiden, LPSK Terima 8 Permohonan Perlindungan Saksi

JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), menerima delapan permohonan perlindungan terkait kasus dugaan tindak pidana penyadapan yang menyasar Presiden. Saat ini, seluruh permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan dan para pemohon berstatus sebagai saksi.

Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima permohonan perlindungan dari pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) atau saksi pelaku.

Meski demikian, LPSK tetap membuka kesempatan bagi pihak dengan status berbeda, termasuk JC, untuk mengajukan permohonan perlindungan.

"Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator," ujar Sri, Kamis (12/11/2026).

Sri menjelaskan, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara untuk memperoleh informasi serta melakukan pendalaman terkait kebutuhan perlindungan para pemohon.

Proses penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Di antaranya, pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.

Penilaian tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

LPSK menyatakan terus mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut. Lembaga itu juga membuka kemungkinan adanya penambahan permohonan perlindungan, baik dari saksi maupun pihak lain dengan status berbeda, sesuai perkembangan proses hukum.