PDIP Dorong DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat Sikapi Polemik Ijazah Gibran
PDI Perjuangan (PDIP) mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR menyikapi polemik ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa langkah tersebut dinilai sebagai opsi paling rasional setelah partainya menyerap berbagai aspirasi dari kalangan akademisi, masyarakat sipil, hingga komunikasi politik lintas fraksi di parlemen.
"Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).
Baca juga: Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Ajukan Hak Menyatakan Pendapat, Desak Gibran Mundur
Hasto merinci, desakan penggunaan hak pengawasan tertinggi DPR tersebut dipicu oleh rentetan persoalan konstitusi dan hukum yang dinilai mencederai demokrasi. Salah satunya adalah Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 terkait batas usia calon wakil presiden, polemik aturan administratif jenjang pendidikan, hingga dugaan penyalahgunaan wewenang.
"Melihat berbagai persoalan yang muncul terkait dengan keputusan MK Nomor 90 Tahun 2023 berkaitan dengan syarat usia, dan kemudian akrobat hukum terkait dengan syarat sekurang-kurangnya berijazah SMA, dan juga berbagai penyalahgunaan kekuasaan saat itu akibat ambisi politik untuk mendukung saudara Gibran sebagai anak dari Presiden Jokowi saat itu," ujarnyaLebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa PDIP terus mendengarkan aspirasi publik secara mendalam. Menurutnya, fungsi pengawasan DPR harus berpijak pada kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Baca juga: Ahmad Doli: Sejumlah Legislator Respons Positif Usulan Penggunaan HMP Makzulkan Gibran
"Sehingga berbagai aspirasi itu didengar oleh PDI Perjuangan, proses dialog terus-menerus dilakukan. Dalam konteks ini suara rakyat adalah suara Tuhan," tuturnya.
Oleh karena itu, dia memandang instrumen konstitusional di DPR menjadi saluran yang sangat fundamental untuk menjawab kegelisahan publik terhadap proses politik dan hukum yang telah berjalan.
"Nah sehingga ini menjadi satu instrumen yang sangat penting terhadap pelaksanaan hak-hak yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," pungkasnya.
