Memperkuat Fungsi DSI sebagai Perantara Tunggal

M. Umar IdrisAnalis dan asesor pada LSP Tata Kelola, Risiko, Kepatuhan Peneliti Associate Pranata Pembangunan Universitas IndonesiaCo-founder Indonesian Institute of Journalism

PERDAGANGAN komoditas global tidak lagi bertumpu semata pada diplomasi kuota dan kontrak jangka panjang. Harga-harga komoditas kian dibentuk oleh pasar spot, indeksasi, instrumen derivatif, dan perdagangan berbasis intelijen pasar. Kontrak jangka panjang memang tidak lenyap, tetapi porsinya terus tergerus.

Pada gas alam cair (LNG), misalnya, sekitar sepertiga volume perdagangan global kini diperdagangkan secara spot (GIIGNL, 2026). Dalam pasar seperti ini, keunggulan dipegang pihak yang paling lengkap menguasai informasi harga, logistik, dan pembeli akhir. Sementara China yang menyerap sekitar 40 ekspor batu bara termal Indonesia, memilih kontrak lebih pendek, bahkan per kuartal, bukan kontrak tahunan (S&P Commodity Insight, 2025). Senada, Oxford Institute for Energy Studies (OIES), dalam laporannya, "A Brave New World? LNG Contracts in the Context of Market Turbulence and an Uncertain Future" (Desember 2023), mendokumentasikan pasar komoditas energi (khususnya LNG) mengalami pergeseran mendasar: porsi penjualan spot dan kontrak berjangka pendek terus naik dari kurang 5 menjadi lebih dari 35–50 di pasar global. Fleksibilitas harga hub/spot menggantikan kekakuan kontrak jangka panjang ber-indeks minyak (oil-indexed long-term contracts), sehingga menciptakan pasar komoditas yang lebih terfragmentasi dan volatil.

Di tengah lanskap yang dinamis itulah PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) hadir pada tahun ini. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis, yang ditandatangani pada 20 Mei dan berlaku sejak 1 Juni 2026, DSI ditunjuk sebagai BUMN ekspor untuk tiga komoditas awal: batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan paduan besi (ferro alloy).

Mandat DSI berlapis. Pertama, komoditas strategis hanya dapat diekspor oleh DSI, baik sebagai pemilik barang maupun sebagai perantara tunggal. Kedua, DSI menetapkan harga jual dan margin usaha yang wajar guna mengamankan nilai ekonomi nasional. Ketiga, DSI mengintegrasikan data dan mengawasi devisa hasil ekspor (DHE) dari hulu ke hilir: tidak hanya memantau volume muat, tetapi juga mencocokkan dokumen ekspor untuk mencegah under-invoicing, over-invoicing, dan praktik transfer pricing.

Koreksi KebijakanMandat tersebut telah diperbarui oleh pemerintah pekan lalu (6/11). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan peran DSI akan diperbarui melalui revisi PP nomor 24/2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Stretegis. Airlangga menegaskan DSI akan berperan sebagai perantara tunggal ekspor komoditas strategis.

Artinya pemerintah mencabut mandat DSI sebagai eksportir tunggal, bahkan sebelum fungsi tersebut berlaku, mengingat banyaknya keberatan dan kekhawatiran dari pelaku usaha komoditas, peran tersebut justru akan menjadi gangguan baru bagi ekspor komoditas dari Indonesia. Selain merevisi aturan setingkat PP, pemerintah berkejaran dengan waktu untuk aturan teknis setingkat Permendag 15/2026 (batu bara), Permendag 16/2026 (kelapa sawit), dan Permendag 17/2026 (ferro alloy), yang mencabut ketentuan ekspor sebelumnya.

Peran sebagai Perantara Tunggal sebenarnya sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto sendiri dalam Sidang Tahunan MPR dan Penyampaian RAPBN 2027, pada 14 Agustus 2026. Presiden menyebut DSI sebagai “pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia”, seraya menegaskan bahwa yang dimaksud adalah prosesnya, bukan satu perusahaan yang menguasai seluruh komoditas lalu mengekspornya sendiri. Begini pernyataan lengkap Presiden: “(PT DSI) sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Saya ulangi, processing-nya. Bukan satu PT yang akan menguasai semua komoditas dan mengekspornya. Tidak. Presiden menambahkan: “Sekarang kita bisa memonitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan satu berbeda dengan laporan di negara tujuan.” “Bayangkan di masa mendatang, Semua ekspor komoditas kita akan monitor dan dikelola oleh DSI, berapa peningkatan yang akan masuk ke negara”.

Presiden juga menyampaikan bahwa sejak beroperasi pada 1 Juni, atau selama dua bulan 13 hari, DSI telah memonitor 6.500 transaksi senilai USD14 miliar dari tiga komoditas. Dari monitoring tersebut, DSI menemukan potensi tambahan devisa sekitar USD5 miliar dari perbedaan dan penyesuaian harga serta pembayaran Devisa Hasil Ekspor.

Perlu dicatat, di dalam PP 24/2026, DSI diberikan dua opsi peran utamanya: DSI mengekspor komoditas sebagai pemilik komoditas, atau sebagai perantara tunggal. Penegasan Presiden dalam pidatonya di forum kenegaraan pada 14 Agurus 2026 merupakan sebuah koreksi kebijakan yang rasional.

Risiko eksportir tunggalDesain eksportir satu pintu yang membeli komoditas dari produsen lalu menjualnya sendiri ke pasar internasional membawa risiko fiskal, komersial, dan tata kelola. DSI harus memilih pembeli di luar negeri, mengurus pembiayaan, dan menjual ke pasar global. Risikonya jauh lebih besar daripada sekadar risiko administrasi ekspor.

Ketika harga batu bara, CPO, atau ferro alloy jatuh, DSI menanggungnya langsung. Risiko dari pembeli yang gagal bayar, sengketa kualitas, perubahan kebijakan negara tujuan, atau gangguan logistik pada akhirnya berpindah menjadi risiko negara, tidak hanya risiko korporasi DSI.

Konsentrasi ekspor pada satu entitas juga memusatkan risiko tata kelola. Pengalaman Australia layak dicermati: Senat Australia (2006) menemukan bahwa Australian Wheat Board, eksportir gandum yang diberi mandate monopoli oleh Australia, melakukan pembayaran yang terindikasi suap kepada pemerintah Irak saat itu dalam skema UN Oil-for-Food.

Atas temuan itu monopoli ekspor AWB kemudian dicabut. Pelajaran kasus ini jelas, bahwa satu pintu perdagangan menuntut pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas yang jauh lebih kuat.

Dari sisi dunia usaha, kepastian juga menjadi isu penting. PP 24/2026 memberi DSI kewenangan menetapkan harga jual dan margin yang wajar. Manajemen Danantara menyatakan DSI tidak mencari laba, melainkan mengenakan biaya layanan. Namun kewenangan menentukan margin berpotensi menekan profitabilitas eksportir, sehingga fleksibilitas eksportir menghadapi dinamika pasar tidak terjaga. Metode penetapan harga dan biaya layanan karenanya harus transparan dan dapat diprediksi.

Karena itu, penegasan Presiden Prabowo di atas bahwa DSI berfungsi memonitor transaksi dan tidak menjadi pedagang atau eksportir tunggal ditindaklanjuti oleh para menteri ekonomi. Persoalan perdagangan komoditas strategis di pasar global bukan semata siapa yang menjual batu bara, CPO, atau paduan besi (ferro alloy) ke luar negeri dan berapa keuntungannya.

Yang lebih mendasar adalah apakah negara mengetahui secara utuh apa yang dijual, kepada siapa, dengan harga berapa, volume dan kualitas seperti apa, memakai kontrak apa, melalui perusahaan mana, siapa pemilik manfaat (beneficial owner)-nya, dan apakah pembayaran serta devisanya benar-benar kembali ke Indonesia.

Negara juga perlu tahu apakah eksportir bertransaksi dengan pihak berelasi, apakah ada transfer pricing atau pengalihan keuntungan, dan apakah dokumen perdagangan sesuai dengan arus pembayaran. Tanpa informasi itu semua dalam satu ekosistem, negara sulit mendeteksi under-invoicing maupun over-invoicing. Di saat perdagangan global sedang tak menentu seperti saat ini, informasi perdagangan yang bersumber dari pengolahan data transaksi sangat penting dimiliki.

Dalam Commodity Markets Outlook edisi Oktober 2026, Bank Dunia memproyeksikan harga komoditas global naik sekitar 23 sepanjang 2026, didorong perang Israel-AS dengan Iran di Timur Tengah, gangguan pelayaran dan pengiriman, serta ancaman El Niño terhadap pangan. Namun Bank Dunia juga memperkirakan harga turun sekitar 7 pada 2027.

Bagi DSI, lonjakan harga 2026 menjadi berkah, tetapi peran penuh sebagai eksportir tunggal justru dimulai pada tahun depan ketika harga diperkirakan melandai. Tanpa kecermatan membaca arah pasar, berkah itu bisa berubah menjadi simalakama.

Integrator data ekspor nasionalDalam kondisi pasar global yang penuh tantangan tahun depan, pertanyaan selanjutnya bagaimana peran DSI sebagai Perantara Tunggal bisa berjalan efektif. Di sinilah DSI sebaiknya memperkuat peran strategisnya dengan menjalankan fungsi integrator data dan intelijen perdagangan (trade intelligence) nasional. DSI mempertemukan dan menganalisis data dari berbagai sumber: dokumen kepabeanan, perizinan perdagangan, kontrak dan invoice, data kualitas dan volume, data kapal dan pelabuhan, data pembayaran dan DHE, informasi harga internasional, hingga hubungan afiliasi antara eksportir dan pembeli.

Namun, integrasi data dokumen perdagangan dan data transaksi bukan sekadar membangun dashboard yang mengumpulkan data kementerian dan lembaga. Yang dibutuhkan adalah pencocokan data (data matching) dan analitik risiko (risk analytics). Misalnya, sebuah perusahaan melaporkan ekspor batu bara senilai USD70 per ton.

Sistem DSI tidak boleh serta-merta menyimpulkan adanya manipulasi hanya karena harga tersebut di bawah harga referensi. Sistem harus membandingkannya dengan data lainnya seperti kualitas batu bara, asal tambang, pelabuhan muat, negara tujuan, biaya angkut, waktu transaksi, volume kontrak, serta kondisi pasar. Dari sana lahir skor risiko, dan jika transaksinya tergolong berisiko tinggi, datanya diteruskan kepada regulator yang berwenang memeriksa.

Arsitekturnya harus sederhana tetapi tegas: DSI mendeteksi, regulator memverifikasi, dan aparat berwenang menegakkan hukum. DSI tidak menjadi auditor pajak, tidak menggantikan Bea Cukai, tidak mengambil alih kewenangan Bank Indonesia, dan tidak menggantikan kementerian teknis.

Sebagai contoh, data Bea Cukai menunjukkan volume ekspor, data eksportir menunjukkan harga jual, data surveyor independen menunjukkan kualitas, dan data pelayaran menunjukkan kapal yang digunakan. Jika data pembayaran menunjukkan nilai berbeda, sistem DSI harus mampu menemukan ketidaksesuaian itu secara otomatis.

Selama bertahun-tahun, tata kelola perdagangan Indonesia dibangun melalui pembagian kewenangan sektoral. Kementerian Perdagangan mengatur kebijakan dan perizinan; Ditjen Bea dan Cukai mengawasi lalu lintas barang dan dokumen kepabeanan; Ditjen Pajak berkepentingan atas nilai transaksi dan transaksi pihak berelasi; Bank Indonesia atas arus pembayaran dan DHE; sedangkan kementerian teknis mengatur produksi, kuota, dan kualitas (Kementerian ESDM untuk batu bara dan ferro alloy, Kementerian Pertanian untuk kelapa sawit). Masing-masing memiliki mandat yang sah, tetapi mandat yang terpisah tidak otomatis menghasilkan pengawasan yang terintegrasi.

Inilah salah satu sebab praktik mis-invoicing sulit diberantas hanya dengan menambah regulasi. Anomali muncul di titik pertemuan berbagai data. Nilai invoice mungkin benar menurut dokumen eksportir, volume benar menurut kepabeanan, kualitas benar menurut surveyor, dan pembayaran benar menurut sistem perbankan, tetapi bila semuanya tidak dibandingkan secara sistematis, anomali transaksi dapat lolos di celah-celah kewenangan yang ada. Kelemahan kita bukan semata kekurangan lembaga pengawas, melainkan terlalu banyak pusat data yang tidak bekerja sebagai satu sistem intelijen. Tantangan DSI karenanya jauh lebih besar daripada membangun aplikasi: ia harus menjadi orkestrator yang menghubungkan data, membangun standar pertukaran informasi, menganalisis risiko, dan mengirim peringatan kepada institusi berwenang/regulator, sekaligus meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban kepada eksportir bersama regulator.

Lima pilar sistemSetidaknya ada lima pilar yang perlu dibangun. Pertama, Digital Data Integration, yang menyatukan data transaksi ekspor dari kementerian, lembaga, dan sumber eksternal. Kedua, Risk Intelligence Engine, yang memberi skor risiko berdasarkan harga, volume, kualitas, pihak bertransaksi, tujuan ekspor, dan pola pembayaran.

Ketiga, Trade Intelligence Engine, yang membandingkan transaksi Indonesia dengan harga dan transaksi sejenis di pasar global. Keempat, Compliance Support, yang meneruskan temuan dan peringatan kepada Bea Cukai, Pajak, Bank Indonesia, dan kementerian teknis untuk diverifikasi. Kelima, Network Intelligence, yang memetakan hubungan eksportir, pedagang, pembeli, perusahaan afiliasi, dan pemilik manfaat sehingga transaksi yang tampak normal secara individual dapat dibaca sebagai bagian dari pola yang lebih besar.

Dalam operasionalisasinya, sebagai contoh, selisih harga dengan harga referensi bukan berarti telah terjadi dugaan penipuan. Selisih antara statistik ekspor Indonesia dan statistik impor negara tujuan juga belum otomatis membuktikan mis-invoicing.

DSI harus mampu membedakan transaksi kategori red flag, kategori high-risk transaction, dan kategori pelanggaran (proven violation). Setiap peringatan harus memiliki jejak audit (audit trail), dasar data yang jelas, metodologi yang transparan, dan jalur verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai penutup, kita perlu mengingat pesan ekonom George Akerlof, Michael Spence, dan Joseph Stiglitz yang meraih Nobel Ekonomi 2001, tentang pentingnya mencegah kesenjangan informasi dalam perdagangan. Jangan sampai karena DSI tidak memiliki informasi yang lebih lengkap dan akurat, DSI kebobolan tidak dapat mencegah praktek under-invoicing maupun over-invocing seperti mandatnya. Sebaliknya, pembeli komoditas dan pemilik komoditas cenderung memperoleh hasil lebih baik dalam transaksi dari DSI karena memiliki informasi pasar yang lebih lengkap daripada DSI.

Fung sebagai trade intelligence company bagi DSI adalah jalan untuk mengurangi kesenjangan itu, dengan mengumpulkan data harga, arus logistik, dan transaksi global. Dengan begitu, negara memiliki posisi tawar yang lebih setara serta kemampuan menilai kewajaran harga (fair market value). Untuk komoditas yang harganya mengacu pada patokan global, ini lebih realistis untuk saat ini daripada berambisi “menentukan” harga di pasar global.