Dubes Palestina Yakin RI Cerdas Tentukan Sikap Usai Diminta PBB Mundur dari BoP
JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta Indonesia mundur dari Board of Peace (BoP). Hal itu menuai respons Duta Besar Palestina untuk Indonesia, H.E. Abdulfattah A.K. Al-Sattari, yang menurutnya keikutsertaan Indonesia dalam BoP merupakan kewenangan pemerintah, kendati ia berpandangan posisi BoP sudah tidak lagi memiliki pengaruh yang kuat.
"Ya, tentu keputusan Indonesia soal BoP ini tentu saya mengomentarinya adalah kembali kepada kebijakan Indonesia itu sendiri. Tetapi memang Board of Peace ini secara kedudukan dia sudah sangat hambar seperti itu," ujar Abdulfattah di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (1/11/2026).
Menurut Abdulfattah, BoP saat ini sudah kehilangan fokus dalam memperhatikan situasi bangsa Palestina karena dinamika global dan kesibukan internal Amerika Serikat.
"Amerika sendiri sekarang sangat sibuk mengurusi banyak urusan: Iran, Yaman, ya, Libya, terus Lebanon, dan sebagainya. Jadi kesibukan Amerika ini juga membuat Board of Peace ini tidak lagi fokus seperti itu," katanya.
Namun, Abdulfattah memuji diplomasi Indonesia yang dinilainya cermat dalam memperhitungkan setiap langkah politik internasional untuk mendukung kemerdekaan bangsa Palestina.
"Tapi saya bisa simpulkan bahwa Indonesia ini sangat-sangat cerdas sekali dalam memainkan politiknya, khususnya dalam isu mendukung Palestina," jelasnya.
Ia pun menilai Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk menentukan langkah strategis demi membantu dan mewujudkan perjuangan bangsa Palestina meraih kemerdekaan dari Zionisme Israel.
"Jadi saya rasa Indonesia juga sudah bisa menilai dan memutuskan ya apa yang terbaik dan bagaimana cara mendukung Palestina secara optimal seperti itu," tuturnya.
Lebih jauh, ia meyakini kebijakan apa pun yang diambil pemerintah Indonesia akan selalu berorientasi pada kebaikan bersama dan perjuangan bangsa Palestina.
"Ya, pada prinsipnya saya meyakini semua kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah Indonesia pasti memiliki kebaikan dan kemaslahatan bagi bangsa Palestina. Presiden, pemerintah, dan rakyat Indonesia selalu saya rasakan bersama bangsa Palestina," pungkasnya.
Sebelumnya, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Wilayah Palestina, Francesca Albanese, meminta Pemerintah Indonesia mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam BoP yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Albanese menekankan rancangan BoP dibentuk di bawah pengaruh dominan Amerika Serikat dan Israel. Menurutnya, mekanisme tersebut tidak memberikan ruang yang cukup bagi keterwakilan suara rakyat Palestina.
"Saya memahami niat baik (Indonesia). Saya tetap berpikir bahwa ini sangat berbahaya karena berisiko menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal," ucap Albanese dalam wawancara bersama Reuters, Kamis 22 Oktober 2026 lalu.
