Pelembagaan Kepercayaan dalam Kerja Sama Pertahanan: Agar Purnama Badr Tak Lekas Redup

Fauzia G. Cempaka TimurSenior Analyst Indo-Pacific Strategic Intelligence

MENEKEN nota kesepahaman adalah bagian termudah dari diplomasi pertahanan. Rabu, 21 Oktober 2026, bertempat di Doha, empat negara yakni Indonesia, Qatar, Turki, dan Pakistan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Badr. Indonesia diwakili Wakil Menteri Pertahanan bidang Logistik, Industri, dan Teknologi Marsekal TNI Yusuf Jauhari. Negara yang juga menandatanganinya seperti Turki, Qatar, dan Pakistan pun mengirim pejabat setingkat menteri pertahanan.

Pertanyaan yang lebih kritis justru muncul setelah seremoni penandatanganan kesepakatan tersebut berakhir. Akankah Badr bertahan lebih lama daripada foto seremonialnya dan menjelma sistem yang benar-benar memperkuat industri pertahanan keempat negara? Lalu, apa yang dapat dilakukan Indonesia agar menjadi pemain yang menentukan, bukan sekadar pengoleksi MoU?

Kerangka Industri Pertahanan, Bukan Pakta

Badr, bahasa Arab untuk "bulan purnama", adalah kerangka kerja sama industri, bukan pakta pertahanan bersama. Ia tidak mewajibkan anggotanya saling membela jika diserang. Bagi publik Muslim, nama itu juga menggemakan Perang Badar, tetapi dalam penjelasan resmi menyebut purnama sebagai lambang empat negara yang saling melengkapi.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI menjelaskan bahwa Badr meliputi tiga bidang utama: riset dan pengembangan serta alih teknologi; kolaborasi industri dan manufaktur; serta pengembangan sumber daya manusia. Pelaksanaannya dikawal Dewan Eksekutif yang mengidentifikasi proyek, Dewan Strategis yang menyetujuinya, dan Defence Industry Meeting berkala. Setelah tiga bulan, kerja sama ini dapat dibuka bagi negara sahabat lain.

Dilihat dari kepentingan nasionalnya, keempat negara saling membutuhkan. Bagi Turki, Badr adalah soal pasar dan skala. Sebanyak 56 ekspor pertahanannya masih mengalir ke sekutu NATO dan Eropa, sehingga Badr membuka jalan ke pasar Asia dan Teluk sekaligus pembiayaan baru. Bagi Pakistan, Badr adalah jalan keluar dari keterbatasan modal. Industrinya membidik ekspor dengan potensi pesanan sekitar USD13 miliar, tetapi Pakistan Aeronautical Complex hanya mampu merakit kurang dari 20 jet JF-17 per tahun.Bagi Qatar, Badr adalah jalur alternatif untuk mendiversifikasi kerja sama pertahanan, terutama setelah pelajaran pahit sejak perang Iran VS Amerika Serikat-Israel pecah pada Februari 2026. Bagi Indonesia, Badr adalah ujian kemandirian. Anggaran Kemhan 2026 mencapai Rp187,1 triliun, tetapi Defend ID baru mengubah 18,2 dari total kontraknya menjadi pendapatan pada 2025.

Pemilihan momentum pun menjadi sangat penting. Al Jazeera menempatkan kesepakatan ini dalam sebagai upaya perluasan jejaring keamanan di tengah perang berkepanjangan Amerika Serikat-Israel dengan Iran. Kesepakatan yang lahir dalam situasi genting kerap digerakkan oleh urgensi. Masalahnya, urgensi cenderung memudar lebih cepat daripada institusi terbentuk.

Niat Baik Saja Tidak Cukup bagi Pertahanan

Kedekatan politik adalah fondasi yang tipis bagi keberlanjutan kerja sama industri pertahanan. Produksi bersama justru seringkali akhirnya terhalang urusan kekayaan intelektual, kontrol ekspor, pembagian biaya, dan eksekusi akhir berupa jadwal pengiriman. Dalam kerawanan aspek-aspek inilah mitra dengan kapasitas dan prioritas berbeda paling mudah berselisih.

Indonesia punya pelajaran mahal. Dalam program jet tempur KF-21 bersama Korea Selatan, Indonesia semula menanggung sekitar 20 biaya pengembangan atau KRW1,6 triliun (won). Setelah pembayaran tersendat, kontribusi itu dipangkas menjadi KRW600 miliar, dan cakupan alih teknologi ikut dikurangi. Kegagalan semacam itu jarang gaduh: proyek tersendat, teknologi dirilis setengah hati, dan tak jelas siapa menanggung biaya keterlambatan. Deklarasi persahabatan tidak dapat menyelesaikan masalah yang seperti ini. Aturan yang disepakati bersama membuat kerja sama pertahanan lebih terprediksi.

Asimetri proyeksi keuntungan di antara anggota juga nyata. Ekspor pertahanan dan dirgantara Turki mencapai USD10,05 miliar pada 2025, naik sekitar 48. Anadolu menyebut industri Turki diperkirakan mengambil porsi terbesar proyek bersama Badr. Tanpa aturan pembagian kerja yang konkret, Badr berisiko menjadi pasar bagi produk satu anggota, bukan ruang tumbuh bersama.

Sejauh yang dilaporkan, belum ada rincian prosedur penyelesaian sengketa, aturan pelepasan teknologi, atau rumus pembagian biaya. Bisa jadi rincian itu ada, tetapi tidak dipublikasikan. Justru di titik-titik inilah kepercayaan akan diuji, dan di sini pula Indonesia dapat berkontribusi paling besar.

Empat Cara Melembagakan Kepercayaan

Pertama, riset bersama dengan kepemilikan bersama. Indonesia dapat mendorong piagam proyek yang sejak awal mengatur siapa pemilik kekayaan intelektual, bagaimana hasil riset dipublikasikan atau dibatasi, dan bagaimana peneliti serta insinyur dirotasi antarmitra. Kejelasan di awal perjanjian tentunya akan mencegah tuduhan "penumpang gratisan" di kemudian hari.Kedua, alih teknologi secara bertahap. Setiap pemerintah takut menyerahkan sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Karena itu, mulailah dari komponen dan subsistem, lalu pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul (MRO), baru kemudian platform yang kompleks. Setiap tahap perlu tonggak yang disepakati sehingga kepercayaan tumbuh dari bukti, bukan janji. Model kerja sama Pindad dan FNSS Turki pada Tank Harimau, dengan sebagian unit diproduksi di dalam negeri, layak menjadi cetak biru Badr.

Ketiga, kemitraan industri yang memperkuat kemandirian produksi nasional. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan memberikan landasan kuat melalui kewajiban imbal dagang, kandungan lokal, dan ofset minimal 85 untuk pengadaan luar negeri. Sejalan dengan kebijakan tersebut, kesepakatan Barzan Holdings dan Republikorp senilai USD2,3 miliar pada Januari 2026 membuka peluang strategis bagi pengembangan investasi, alih teknologi, dan kapasitas produksi pertahanan di dalam negeri. Penyelarasan model kerja sama menjadi bagian penting untuk memastikan kemitraan ini memberikan nilai tambah bagi industri nasional, didukung kepastian pengadaan jangka menengah, kawasan industri pertahanan, regulasi konsisten, serta insentif pembiayaan dan perpajakan.

Keempat, mekanisme penyelesaian perselisihan. Inilah elemen yang paling sering diabaikan, padahal paling menentukan. Indonesia dapat mengusulkan konsultasi berjenjang di bawah tingkat menteri: kajian teknis, eskalasi ke Dewan Eksekutif, lalu keputusan akhir di Dewan Strategis, dengan tenggat dan catatan tertulis. Perlu pula diatur cara mitra menunda atau keluar dari satu proyek tanpa merusak kemitraan secara keseluruhan. Dengan begitu, perbedaan pendapat menjadi hal biasa yang dapat dikelola.

Posisi Khas Indonesia

Indonesia berada di posisi tepat untuk mendukung desain kelembagaan ini, karena membawa setidaknya lima aset ke meja Badr.

Pertama, tenaga kerja yang kompetitif. Upah minimum tertinggi di Indonesia berada jauh di bawah Turki dan Qatar, meski masih di atas Pakistan. Industri pengolahan potensial untuk menyerap sekitar 20 juta pekerja. Namun, upah murah harus dibarengi keterampilan; karena itu pilar sumber daya manusia menjadi krusial.

Kedua, basis industri dan pasar domestik. Menurut SIPRI, belanja militer Indonesia pada 2025 mencapai USD15 miliar, sekitar 22 dari total Asia Tenggara. Permintaan sebesar itu, yang dilayani BUMN dan swasta pertahanan, dapat menjadi fondasi skala ekonomi bagi produksi bersama antarnegara anggota Badr.Ketiga, lokasi strategis. Selat Malaka dilalui 22-24 perdagangan maritim global. Akses ke pasar kawasan bukan sekadar teori karena PT PAL telah meluncurkan kapal landing dock pesanan Angkatan Laut Filipina pada Juli 2026.

Keempat, tuan rumah fasilitas bersama. Kapal selam Scorpène kini dibangun di PT PAL. Kontrak 48 jet KAAN mencakup infrastruktur industri lokal bersama PT DI dan PT RAD. Indonesia berpeluang menjadi lokasi produksi bersama yang meliputi MRO, pelatihan teknis, dan integrasi sistem tertentu.

Kelima, rantai nilai bertahap. Melalui mekanisme atas komponen, subsistem, dan dukungan purnajual, seperti pola tank Harimau, Indonesia dapat "naik kelas" ke platform yang lebih kompleks.

Di atas semua itu, politik luar negeri bebas aktif memberi Indonesia kredibilitas sebagai mitra yang tidak sedang membangun blok. Indonesia, misalnya, bukan pihak dalam Pakta Pertahanan Bersama Mekkah yang diteken Arab Saudi, Turki, dan Pakistan pada Agustus lalu. Transparansi, keterbukaan bagi mitra lain, dan tujuan yang murni industri dapat meredam kecurigaan bahwa Badr adalah blok baru. Selain itu, risiko juga datang dari dalam negeri. Terutama, jika Badr hanya menghasilkan dokumen tanpa konversi nyata melalui jumlah pesanan, pabrik, atau insinyur terlatih, tak pelak dukungan publik akan surut.

Tiga Sinyal yang Perlu Dicermati

Pertama, apakah Dewan Eksekutif dan Dewan Strategis menerbitkan kalender kerja dan menyetujui proyek bersama pertama. Kedua, apakah Defence Industry Meeting digelar teratur dan menghasilkan keputusan, bukan sekadar komunike. Batas tiga bulan pertama, sekitar Januari 2027, akan menjadi ujian awal. Ketiga, apakah para mitra menyepakati aturan tertulis tentang kekayaan intelektual, pelepasan teknologi, dan penyelesaian sengketa sebelum kontrak besar pertama.

Purnama Badr telah terbit. Apakah ia terus bersinar atau lekas redup bergantung pada aturan main yang disepakati bersama, bukan hanya retorika. Saat ini, Indonesia berada di posisi terbaik untuk ikut menuliskan aturan itu.