Didik Rachbini: Kita Belum Menemukan Lagi Tentara Reformis seperti Widodo AS

Mantan Panglima TNI Laksamana TNI (Purn) Widodo Adi Sutjipto meninggal dunia pada usia 82 tahun, Sabtu (24/10/2026). Jenazah almarhum dimakamkan dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata pada hari Minggu (25/10/2026).

Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J Rachbini punya kenangan tersendiri tentang sosok yang dikenal dengan nama Widodo AS tersebut. Menurutnya, peranan Widodo AS pada masa transisi dari pemerintahan otoriter menuju demokrasi, ketika tentara harus kembali ke peranan aslinya, tidak banyak diberitakan, tetapi sangat sental, terutama pada Sidang istimewa MPR RI ketika peranan TNI harus berubah.

"Saya menjadi anggota MPR RI ketika itu dan berada dalam sidang bersama Widodo AS. Peranannya sebagai unsur TNI dalam Sidang Istimewa MPR RI Tahun 1998 sangat krusial karena tahun 1998 merupakan titik balik sejarah Indonesia. Laksamana Widodo AS memainkan peran signifikan dalam agenda sidang tertinggi negara saat itu," ujar Didik dalam keterangannya, Minggu (25/10/2026).

Baca Juga: Mantan Panglima TNI Laksamana Widodo AS Meninggal Dunia di Jakarta

Pertama, kata Didik, adalah peran menjaga Stabilitas Teritorial saat Sidang Umum (SU) MPR 1998 (Maret 1998). Sebelum dan selama berjalannya SU MPR Maret 1998 (yang kembali memilih Soeharto di tengah krisis moneter yang hebat), Widodo AS menjabat sebagai Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar). Di tengah situasi sosial-politik yang mulai memanas akibat demonstrasi, peran utamanya adalah memastikan stabilitas keamanan wilayah Barat Indonesia dan perairannya.Lanjut Didik, tidak hanya di lapangan, Widodo AS berperan memimpin sidang langsung (Pimpinan PAH II) dalam transisi reformasi konstitusi. Peranan kelembagaannya adalah merumuskan Ketetapan Reformasi sebagai Ketua PAH II Badan Pekerja MPR. Setelah Soeharto jatuh dan negara dalam keadaan transisi kritis, MPR bergerak cepat menyusun penataan sistem hukum negara baru melalui Sidang Istimewa MPR (November 1998).

"Laksamana Widodo AS berada di panggung depan memimpin sidang, yang saya ikut berhari-hari. Peranan krusial sebagai Ketua Rapat Panitia Ad Hoc (PAH) II Badan Pekerja MPR RI karena harus merombak institusinya sendiri yakni ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), yang kemudian menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia). Beliau memimpin langsung pembahasan draf-draf rancangan ketetapan (rantap) yang melucuti produk politik Orde Baru, termasuk lembaganya sendiri," kata Didik yang juga anggota MPR RI pada Sidang Istimewa MPR RI 1998.

Baca Juga: Profil Laksamana (Purn) Widodo AS, Alumni AAL 1968 yang Menjadi Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut

Menurut Didik, Widodo AS hadir langsung di dalam perdebatan konstitusi yang harus diamendemen. Peranan-peranan krusial yang dijalankannya adalah bagaimana proses penataan internal TNI yang dipimpin oleh Laksamana Widodo AS saat harus memisahkan institusi Polri dari TNI.

"Selain itu, adalah menjalankan amanat reformasi dan membuatkannya dalam TAP MPR produk SI 1998, seperti pembatasan masa jabatan Presiden. Beliau memimpin sidang dan mengawal langsung perumusannya. Selain itu, salah satu legasinya dalam agenda reformasi tesebut adalah ketetapan terkait pencabutan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 mengenai P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang pada rezim sebelumnya sering kali disalahgunakan sebagai instrumen indoktrinasi politik terpusat."Didik menambahkan, Widodo AS mengawal langsung jalannya reposisi Dwifungsi ABRI setelah setelah sidang istimewa dan kemudian menjabat sebagai Panglima TNI.

"Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menempatkan beliau sebagai Panglima TNI pada Oktober 1999, beliau memikul mandat besar untuk mengeksekusi penghapusan peran sosial-politik militer (Dwifungsi ABRI). Jalannya reposisi tersebut berlangsung melalui tahapan-tahapan krusial. Pemisahan TNI dan Polri (Tahun 2000) harus dilaksanakan melalui perintah konstitusi (TAP MPR No. VI/MPR/2000), kepolisian resmi dikeluarkan dari struktur Angkatan Bersenjata (ABRI). Nama ABRI pun resmi dikembalikan menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI)."

Di bawah kepemimpinan Laksamana Widodo AS, lanjut Didik, institusi militer ditata ulang agar fokus sepenuhnya pada pertahanan negara (kedaulatan eksternal). Sementara, tugas keamanan dalam negeri dan ketertiban masyarakat diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Dalam transisi reformasi yang dikawal langsung Widodo AS, langkah selanjutnya adalah likuidasi Jabatan Sosial-Politik (Doktrin Kekaryaan). Pada masa Orde Baru, perwira militer aktif jamak menduduki posisi sipil seperti menteri, gubernur, bupati, hingga direksi BUMN melalui jalur kekaryaan. "Laksamana Widodo AS mengawal proses kembali ke barak. Perwira aktif dilarang keras terlibat politik praktis maupun menduduki jabatan struktural sipil. Jika ingin masuk ke ranah birokrasi sipil, mereka diwajibkan untuk pensiun atau mengundurkan diri terlebih dahulu."

Menurut pengamatan Didik, dalam perjalanannya, polisi menjadi dominan dan mengganggu demokrasi pada masa satu dekade di bawah Joko Widodo (Jokowi). Kini setelah lebih dua dekade reformasi ada gejala kembali dan berulang TNI kembali ke ranah sipil.

"Dulu, Widodo AS berhasil mengawal transisi reformasi dengan menegakkan demokrasi dan supremasi sipil. Sebagai Panglima TNI pertama dari matra non-Angkatan Darat, Laksamana Widodo AS berhasil meletakkan dasar bagi militer yang profesional, tunduk pada keputusan politik pemerintah sipil yang sah, serta berfokus pada modernisasi kekuatan pertahanan maritim dan kedirgantaraan nasional. Itu berarti mereduksi dominasi kultur tentara yang sangat kental dengan urusan sosiopolitik wilayah. Kini kita belum menemukan lagi tentara reformis seperti Widodo AS."