Kualitas Udara Memburuk Akibat Karhutla, PB IDI Soroti Risiko Gangguan Pernapasan hingga Kanker
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta Pemerintah untuk segera menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah. Pasalnya, kualitas udara buruk akibat karhutla, dinilai dapat memiliki efek panjang penyakit kanker.
Ketua Umum PB IDl, dr Slamet Budiarto menilai sudah ada beberapa daerah yang terdeteksi kualitas udaranya buruk, salah satunya di Palembang, Sumatera Selatan.
"Kalau karhutla itu kita kan bisa mendeteksi kualitas udara melalui internet juga ada itu. Jadi, misalnya saya pantau di daerah Palembang itu di atas 500 (AQI), padahal normalnya harus di bawah 70 kan," ukar Slamet di Sekretariat PB IDI, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2026).
Baca juga: Perkuat Penanganan Karhutla, BRI Peduli Salurkan 270 Unit Mesin Pompa Air
Menurutnya, pemerintah perlu memberi atensi adanya kualitas udara buruk di sejumlah daerah akibat karhutla. Pasalnya, ia menilai, buruknya kualitas udara bisa memicu gangguan pernapasan, bahkan kanker untuk jangka panjang.
"Nah, ini harus menjadi perhatian pemerintah karena lama-kelamaan kalau udara kita lebih dari normal, maka akan efeknya yang tidak baik untuk masyarakat; bisa sakit, infeksi pernapasan, infeksi paru," kata Slamet.
"Bahkan jangka panjang juga bisa menyebabkan kanker ya, itu jangka panjang. Sehingga secepatnya memang harus ditanggulangi," tambahnya.
Di sisi lain, Slamet menilai, Pemerintah perlu melakukan upaya preventif penyakit ISPA bagi masyarakat, salah satunya memberikan sosialisasi akan bahaya asap.
"Yang kedua, preventif pencegahan. Jadi, kedepannya memang harus diminimalisir karhutlanya. Pemerintah juga harus menjamin masker untuk masyarakat, terutama untuk anak sekolah yang rentan sakit ya; anak TK, SD, SMP, ya kan SMA, itu harus diberikan masker," ucap Slamet.
"Terus yang ketiga, dokter-dokter kita siap, termasuk faskesnya, rumah sakit ya. Dan saya kira SOP terhadap karhutla itu hampir semua dokter sudah tahu; dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lain. Jadi itu yang perlu kami sampaikan," pungkasnya.
