Antar Surat Tuntutan, Prabowo Diminta Perintahkan Fraksi Gerindra Makzulkan Gibran

JAKARTA - Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa bersama Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) mengantar surat tuntutan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka ke Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2026).

Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa, Ahmad Khozinudin, mengatakan, Gerindra memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti putusan MK, yang tak menemukan bukti ijazah atau dokumen pendidikan tingkat SMA atau setara milik Gibran.

Dia mengatakan, MK telah memberi ruang lembaga lain untuk menindaklanjuti persoalan syarat calon peserta Pilpres 2024.

"Hari ini kami datang ke partai politik, karena meskipun secara formil kedaulatan rakyat yang ada di DPR itu milik rakyat, tapi anggota DPR itu secara materiil justru milik partai politik. Kami yakin kalau pimpinan partai politik memberikan perintah ke fraksinya yang ada di DPR RI, maka proses pemakzulan Gibran ini bisa bergulir," ujar Khozinudin setelah  mengantar surat.

Khozinudin menyatakan, pihaknya tak ingin perjuangan rakyat untuk yang menuntaskan masalah etika moral dan integritas berbangsa khususnya wapres tidak lagi memenuhi syarat dijadikan dagangan politik.

Oleh karena itu, dia meminta ketegasan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk memerintahkan Fraksi Partai Gerindra DPR RI menindaklanjuti putusan MK.

"Dan kami tegaskan melalui surat kami, kami sudah minta juga ke pimpinan Partai Gerindra, Ketua Umumnya Bapak Prabowo Subianto, agar apa? Agar memerintahkan fraksi di DPR RI, Fraksi Gerindra tentunya, untuk mengaktivasi HMP (hak menyatakan pendapat)," terang Khozinudin.

Khozinudin menegaskan, bahwa syarat Gibran mendaftar sebagai peserta Pilpres 2024 telah cacar secara moral, etika dan integritas. Bahkan, ia menilai, Gibran telah cacat secara konstitusional. Untuk itu, ia pun mengultimatum partai politik untuk menindaklanjuti putusan MK dengan memakzulkan Gibran sebagai wapres.

"Dan kami akan sampaikan kepada rakyat, 'Wahai rakyat, lihatlah dalam kasus ini, mana saja pimpinan partai politik yang pro terhadap rakyat, yang tidak suka, tidak ridho negeri ini integritasnya dirusak, negeri ini moralnya dirusak, bahkan tak lagi memiliki integritas untuk ditaati sebagai pemimpin manakala sudah cacat, cacat syarat, cacat konstitusi, tidak lagi memenuhi syarat" ucap Khozinudin.

"Namun bagi partai-partai yang mengakomodir, menindaklanjuti, tentu saja ini bisa dipertimbangkan sebagai partai yang memang pro terhadap rakyat, yang memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi rakyat," pungkasnya.