Demokrat Soroti Suara Rakyat Terbuang Akibat Parliamentary Treshold, Usulkan Konsep Dapil Nasional

Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Demokrat, Dede Yusuf menyampaikan bahwa fokus partainya saat ini bukan pada besar kecilnya persentase angka ambang batas parlemen atau parliamentary treshold (PT). Melainkan pada potensi hilangnya jutaan suara rakyat yang tidak terkonversi menjadi kursi.

"Kalau Demokrat sedang mengkaji, bukan soal persennya. Tapi soal berapa banyak suara rakyat yang nanti hangus kalau konsepnya hanya PT persen," kata Dede kepada wartawan, Minggu (20/9/2026).

Baca juga: Wacana Parliamentary Threshold 5 Bikin Khawatir, Hensat Usul Gabungkan Suara Partai Tak Lolos

Dede menyinggung Pada Pemilu 2024 lalu, dengan aturan PT 4, tercatat ada sekitar 17 juta suara rakyat yang hangus. Bahkan, pada Pemilu 2009 saat ambang batas berada di angka 2,5, jumlah suara yang terbuang jauh lebih besar, mencapai 19 juta suara.

Atas dasar kekhawatiran tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR itu menyatakan bahwa Partai Demokrat sejak awal telah mengusulkan konsep alternatif.

"Itu sebabnya Demokrat sejak awal sudah mengusulkan konsep'Dapil Nasional (national pool)," ujarnya.

Baca juga: Perludem Kritik Usulan Parliamentary Threshold 5: Semakin Bertambah Suara Pemilih yang Terbuang

Melalui skema ini, sisa suara rakyat dari partai-partai politik yang telah lolos threshold nantinya akan dikumpulkan dan dikonversi ke dalam dapil nasional. Dengan demikian, tidak ada lagi suara pemilih yang terbuang sia-sia.

"Sisa suara rakyat dari partai partai yang lolos threshold nanti akan dikonversi menjadi dapil nasional. Sehingga tidak ada suara rakyat yang terbuang. Dulu pernah dilakukan model Stembus Accord," pungkasnya.