Membuat Risiko Bencana Lebih Terlihat dengan Komunikasi Visual

Imamul MasyhudiDosen Desain Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara

KEMARIN saya melihat di lini masa tentang betapa bahagianya para pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ketika hujan akhirnya turun. Setelah sekian lama berusaha memadamkan karhutla yang cukup masif dari Agustus hingga September ini, hujan seolah menjadi pertolongan yang paling efektif. Ada rasa lega melihatnya sekaligus muncul pertanyaan, kenapa harus menunggu hujan?

Hal ini membawa ke pertanyaan yang lebih besar. Mengapa kita seperti selalu berulang kali menghadapi persoalan yang sama? Kebakaran hutan terjadi lagi, banjir terjadi lagi, longsor terjadi lagi. Kemudian kita sibuk membicarakan korban, kerusakan, penanganan, dan bantuan. Ketika semuanya reda, perhatian kita pun ikut mereda. Sampai suatu saat bencana yang sama datang lagi.

Di saat hutan di Sumatera, Kalimantan, hingga Papua terbakar, respons pemerintah tak luput dari sorotan. Khususnya pada beberapa gagasan penanganannya yang terasa cukup aneh bagi masyarakat.

Baca Juga: Korban Jiwa Gempa M7,7 Flores 142 Jiwa, 94 di Antaranya Meninggal di Pengungsian

Muncul gagasan pemadaman dengan semprotan manual, ada pula gagasan menurunkan penerjun payung yang membuat orang bertanya-tanya, sebenarnya apa yang akan dilakukan para penerjun tersebut di tengah kobaran api? Muncul pula gagasan menggunakan bahan berbasis tepung untuk membantu memadamkan kebakaran.

Bagi sebagian masyarakat, hal-hal seperti ini tentu mengundang tanda tanya. Bukan karena setiap gagasan atau inovasi pasti tidak efektif. Inovasi tentu boleh dan bahkan perlu dicoba. Tetapi ketika karhutla sudah berlangsung luas dan terjadi berulang kali, masyarakat tentu berharap melihat cara penanganan yang lebih meyakinkan.Pertanyaan tentang keseriusan penanganan juga muncul ketika pemerintah memangkas anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara besar-besaran. Anggaran saat ini, yaitu Rp491 miliar tentu terasa sangat kecil sekali jika dibandingkan anggaran tahun lalu (2025) yang sebesar Rp2,01 triliun. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang seberapa serius negara mempersiapkan diri menghadapi bencana.

Apalagi sekarang masyarakat bisa melihat apa yang dilakukan negara lain saat terjadi bencana yang sama. Melalui media sosial mereka dapat melihat bagaimana kebakaran hutan ditangani, termasuk penggunaan pesawat atau helikopter untuk melakukan water bombing.

Baca Juga: Karhutla: Bencana Alam Atau Kejahatan Terstruktur

Dari situ muncul perbandingan yang hampir tidak bisa dihindari: mengapa negara lain terlihat mampu menggunakan cara yang efektif, sementara di Indonesia persoalan kebakaran ini seolah tak pernah selesai.

Perbandingan tersebut memang tidak selalu adil. Kondisi hutan, luas wilayah, jenis lahan, cuaca, sumber daya, dan karakter kebakaran setiap negara berbeda. Bagi masyarakat, perbandingan itu tetap membentuk persepsi. Apalagi ketika yang mereka lihat adalah kebakaran yang terus meluas dan penanganan yang cukup lama dan terkesan tidak efektif.

Di tengah situasi tersebut, muncul pula sentimen di masyarakat bahwa sebagian lahan sengaja dibakar untuk membuka perkebunan sawit. Sentimen ini semakin kuat ketika beredar video yang memperlihatkan lahan bekas terbakar yang kemudian sudah ditanami bibit sawit. Dugaan seperti ini tentu perlu dibuktikan. Namun, keberadaannya menunjukkan bahwa masyarakat mulai mempertanyakan apakah karhutla semata-mata persoalan alam, atau ada kepentingan tertentu di belakangnya.

Pada akhirnya, persoalannya bukan hanya apakah api bisa dipadamkan atau tidak. Ada hal yang lebih besar: apakah masyarakat melihat bahwa negara benar-benar memahami persoalan tersebut dan memiliki cara yang meyakinkan untuk mengendalikannya?

Dan di sinilah persoalan komunikasi menjadi penting. Tentu saja bukan berarti tidak ada usaha untuk mencegah atau mengurangi bencana. Pemerintah sudah memiliki berbagai lembaga, aturan, peringatan dini, peta rawan bencana dan berbagai informasi mengenai kebencanaan. Informasi juga sekarang jauh lebih mudah disebarkan melalui media sosial dan berbagai kanal digital. Tetapi apakah masyarakat benar-benar memahami informasi tersebut?

Di sinilah persoalannya menjadi menarik. Informasi tentang bencana sebenarnya banyak. Namun, informasi yang banyak belum tentu membuat masyarakat memahami risikonya.

Misalnya untuk kebakaran hutan. Pemerintah tidak cukup hanya mengatakan bahwa kebakaran hutan berbahaya. Masyarakat juga perlu memahami mengapa kebakaran bisa terjadi, bagaimana kondisi lingkungan membuatnya semakin mudah meluas, dan apa yang bisa dilakukan sebelum keadaan menjadi lebih buruk.

Pada titik ini, desain komunikasi visual (DKV) sebenarnya bukan hanya soal membuat poster atau infografis yang bagus. Yang lebih penting adalah bagaimana sebuah informasi dapat dipahami.Dalam komunikasi risiko, informasi seharusnya tidak berhenti pada pemberitahuan bahwa ada bahaya. Informasi tersebut harus membantu masyarakat memahami risiko dan menentukan tindakan yang tepat. Karena itu, cara informasi disampaikan menjadi sama pentingnya dengan informasi itu sendiri. UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction) secara eksplisit menyatakan bahwa komunikasi risiko merupakan bagian integral dari pengurangan risiko bencana.

Ada konsep mental models yang menjelaskan bahwa setiap orang memiliki gambaran sendiri mengenai bagaimana sesuatu bekerja. Dalam konteks bencana, masyarakat perlu memiliki gambaran yang cukup jelas tentang bagaimana sebuah risiko terbentuk. Jika hubungan sebab-akibatnya tidak dipahami, sebuah peringatan hanya menjadi kalimat yang lewat begitu saja.

Karena itu, komunikasi bencana seharusnya tidak hanya berbunyi, “Waspada kebakaran”. Masyarakat juga perlu diajak memahami: mengapa wilayahnya berisiko? Apa yang membuat risikonya semakin besar? Apa yang harus dilakukan dan yang sebaiknya tidak dilakukan?

Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah: informasi itu dibuat untuk siapa? Informasi kebencanaan sering kali dibuat dari sudut pandang lembaga yang memiliki data dan pengetahuan. Padahal masyarakat yang menerima informasi tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Tidak semuanya paham istilah teknis. Tidak semuanya terbiasa membaca data atau memahami sebuah grafik.

Oleh sebab itu, prinsip user-centred design menjadi penting. Informasi seharusnya dirancang dengan mempertimbangkan penggunanya. Bukan hanya apa yang ingin disampaikan oleh pembuat informasi, tetapi apa yang perlu dipahami oleh masyarakat.

Di sinilah peran DKV menjadi lebih luas. Desainer seharusnya tidak hanya menerima pekerjaan setelah semua informasi dan pesan sudah ditentukan. Dalam kebencanaan, cara berpikir desain seharusnya sudah dilibatkan sejak awal. Apa yang sebenarnya perlu diketahui masyarakat? Bagian mana yang paling penting? Dan setelah melihat informasi tersebut, apa yang diharapkan dilakukan oleh masyarakat?Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin terdengar sederhana. Namun, justru hal-hal tersebut sering kali menentukan apakah sebuah informasi benar-benar berguna atau tidak.

Bencana alam memang tidak semuanya dapat dicegah. Gempa tidak bisa dihentikan, hujan lebat tidak bisa ditahan, dan gunung api tidak bisa dikendalikan. Tetapi risiko dan dampaknya dapat dikurangi. Untuk itu, masyarakat perlu memahami apa yang sedang mereka hadapi.

Komunikasi tentang bencana seharusnya tidak hanya ramai ketika bencana sudah terjadi. Informasi mengenai risiko seharusnya hadir jauh sebelumnya, terus menerus, dan dalam bentuk yang mudah dimengerti.

Bukan hanya memberi tahu bahwa bencana itu berbahaya, tetapi juga membantu masyarakat memahami mengapa bahaya itu bisa terjadi dan apa yang dapat dilakukan untuk menguranginya.

Mungkin kita memang tidak bisa menghentikan bencana. Namun, setidaknya kita tidak harus selalu menunggunya datang, telat mengantisipasinya, dan kemudian menyesali dampaknya.