Kemenimipas Salurkan Bantuan 20 Ton Beras ke Korban Gempa Flores di Ruteng

RUTENG, iNews.id – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menyalurkan bantuan logistik untuk masyarakat serta jajaran yang terdampak gempa Flores di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Bantuan dari hasil donasi seluruh jajaran Kemenimipas tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi, mewakili Menteri Imipas Agus Andrianto di Rutan Kelas IIB Ruteng, Kamis (3/9/2026).

Bantuan disalurkan menyasar masyarakat terdampak gempa, jajaran pegawai Rutan Ruteng, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) beserta keluarganya, hingga pihak terdampak di Kantor Imigrasi Kelas II Labuan Bajo. 

Bantuan yang digelontorkan mencakup 20 ton beras, 2.000 selimut, 1.000 liter minyak goreng, 1.000 kilogram gula pasir, 1.000 tray telur, 1.000 dus mi instan, serta paket obat-obatan dan multivitamin. Dukungan ini turut disokong oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenimipas serta Persatuan Ibu-ibu Pemasyarakatan (PIPAS).

"Pak Menteri menekankan pentingnya kehadiran negara bagi masyarakat maupun jajaran Kemenimipas yang terdampak bencana. Karena itu, pemantauan dan penanganan tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi dilanjutkan dengan memastikan kebutuhan pemulihan di lapangan segera ditindaklanjuti," kata Mashudi, Kamis (3/9/2026).

Rutan Ruteng Rusak Berat

Usai penyerahan bantuan, Dirjenpas bersama Kepala Kanwil Ditjenpas NTT, Decky Nurmansyah, meninjau langsung kerusakan fisik Rutan Kelas IIB Ruteng yang diguncang gempa pada 15 Agustus 2026 lalu.

Berdasarkan hasil penilaian awal tim teknis, sejumlah bagian bangunan rutan mengalami kerusakan berat sehingga memerlukan rekonstruksi penuh. Terkait hal tersebut, Mashudi menginstruksikan Direktorat Sarana, Prasarana, dan Pelayanan Pemasyarakatan (SSPP) untuk memprioritaskan perbaikan fisik sarpras Rutan Ruteng.

Meski kondisi bangunan terdampak, Mashudi memastikan hak-hak dasar WBP seperti pelayanan harian dan pengusulan remisi tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain fokus pada penanganan gempa di Ruteng, Dirjenpas meninjau lahan milik Kemenimipas seluas 3,3 hektare di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Lahan alihan dari Pemkab Manggarai Barat tersebut kini tengah dikawal proses penyesuaian administrasi dan status pertanahannya.

"Proses administrasi aset harus terus dikawal hingga tuntas agar aset negara yang telah dialihkan memiliki kepastian hukum dan dapat segera dimanfaatkan untuk menunjang tugas operasional kementerian," katanya.