Cegah Keracunan Massal MBG Terulang Lagi, DPR Sarankan BGN Lakukan 5 Langkah Ini

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi merespons kasus dugaan keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo, Jawa Timur. Ia meminta pemerintah menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan pangan MBG.

"Ini bukan persoalan kecil. Keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG," kata Nurhadi dalam keterangan pers, Rabu (2/9/2026).

Menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) perlu mengevaluasi sistem keamanan pangan MBG secara menyeluruh karena kejadian serupa disebut terjadi di sejumlah daerah. Evaluasi harus mencakup seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari bahan baku hingga distribusi kepada penerima manfaat.

"Dari berbagai evaluasi sebelumnya, persoalan keamanan pangan MBG mencakup banyak hal, mulai dari higiene dan sanitasi dapur, kualitas bahan baku, proses memasak, pengendalian suhu makanan, penyimpanan, waktu antara makanan dimasak dan dikonsumsi, sampai distribusinya," ujarnya.

Baca Juga: Kasus Keracunan Ratusan Santri di Sidoarjo, DPR Desak Bentuk Satgas MBGIa mencontohkan hasil evaluasi di Papua yang masih menemukan persoalan sanitasi, pengendalian suhu, penyimpanan bahan baku dan makanan matang, hingga distribusi makanan. Karena itu, Nurhadi mendorong BGN mengubah pendekatan dari sekadar merespons kasus menjadi sistem pencegahan ketat sejak makanan diproduksi hingga dikonsumsi.

Nurhadi kemudian menyampaikan sejumlah langkah yang perlu dilakukan BGN. Pertama, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memenuhi standar keamanan pangan sebelum beroperasi. Peningkatan jumlah dapur dan penerima manfaat, kata dia, tidak boleh mengorbankan aspek keamanan pangan.

Kedua, pengawasan terhadap SPPG harus dilakukan secara nyata dan tidak sebatas pemeriksaan administratif. Pengawasan perlu mencakup kondisi dapur, bahan baku, proses memasak, suhu penyimpanan, kebersihan peralatan, kualitas air, hingga distribusi makanan.

Ketiga, BGN diminta memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta pemerintah daerah agar pengawasan keamanan dan mutu pangan MBG berjalan efektif di lapangan.

Keempat, Nurhadi mendorong penerapan sistem pelacakan atau traceability dalam seluruh rantai penyediaan makanan MBG. Dengan sistem itu, BGN dapat segera menelusuri asal makanan dan bahan baku ketika terjadi kasus."Kalau terjadi satu kasus, BGN harus bisa dengan cepat mengetahui makanan itu diproduksi di mana, bahan bakunya berasal dari siapa, siapa penjamah makanannya, kapan dimasak, bagaimana suhunya, kapan dikirim dan kapan dikonsumsi," katanya.

Kelima, ia meminta BGN menerapkan sanksi secara tegas dan konsisten terhadap SPPG yang terbukti melanggar standar keamanan pangan. SPPG bermasalah, menurutnya, perlu dihentikan sementara untuk dievaluasi dan diperbaiki, bahkan izin operasionalnya dapat dicabut jika pelanggaran tergolong berat atau berulang.

Nurhadi juga menyoroti langkah BGN yang dapat menghentikan sementara operasional SPPG bermasalah dan memeriksa makanan di laboratorium. Namun, ia menilai pemerintah perlu melangkah lebih jauh dengan melakukan audit nasional terhadap seluruh SPPG di Indonesia.

"Kita semua mendukung program MBG karena tujuan program ini sangat baik. Tetapi jangan sampai program yang tujuannya meningkatkan gizi justru menimbulkan persoalan kesehatan karena aspek keamanan pangannya tidak dijaga dengan baik," tuturnya.

Nurhadi menegaskan, makanan bergizi harus sekaligus aman dikonsumsi. Menurutnya, aspek gizi dan keamanan pangan tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan program MBG. "Prinsipnya sederhana: makanan bergizi harus sekaligus aman dikonsumsi. Jangan sampai masyarakat harus memilih antara mendapatkan gizi atau mendapatkan keamanan pangan. Keduanya adalah satu paket," tegasnya.