Boediono: Pemimpin Harus Mampu Menyatukan Rasionalitas Kebijakan dan Otoritas Politik

Wakil Presiden ke-11 RI Prof Boediono menegaskan bahwa kepemimpinan pemerintahan tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan politik ataupun kecanggihan konsep teknokratis. Kepemimpinan yang efektif justru ditentukan oleh kemampuan menyatukan rasionalitas kebijakan dengan otoritas politik agar keputusan pemerintah benar-benar dapat dilaksanakan dan memberikan hasil bagi masyarakat.

"Kebijakan ekonomi akan efektif hanya apabila ditopang secara sekaligus oleh dua pilar, yaitu adanya konsep kebijakan yang rasional yang dirumuskan secara sistematis dan teknokratis, dan adanya dukungan dari pemegang otoritas politik untuk melaksanakannya di lapangan," ujar Boediono dalam acara Sarasehan 25 Tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Boediono mengambil pengalaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadapi krisis keuangan global 2008 sebagai pelajaran. Saat itu, menurutnya, tim ekonomi yang solid dan kompeten mampu merumuskan respons secara teknokratis, sementara Presiden SBY memberikan dukungan politik yang diperlukan agar berbagai kebijakan dapat segera dieksekusi.

Baca Juga: Kepemimpinan Prabowo Dinilai Mampu Jaga Kedaulatan Negara dan Stabilitas PolitikEkonom senior dan Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menambahkan, konsep yang baik tidak akan menghasilkan perubahan apabila berhenti di meja perumusan. "Konsep kebijakan yang logis, bagus dan rasional tapi tidak mendapat dukungan politik hanya akan tinggal konsep indah di atas kertas yang sama sekali tidak mempunyai dampak pada kehidupan nyata," tegas alumnus Wharton School, Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat tersebut.

Sebaliknya, lanjut Boediono, kekuatan politik yang tidak dituntun oleh rasionalitas kebijakan juga berisiko menghasilkan keputusan yang tidak efektif. "Otoritas politik yang tidak didukung oleh konsep kebijakan yang rasional dan dirumuskan secara sistematik dan teknokratis hanya akan menghasilkan slogan dan impian yang muluk tanpa kenyataan," katamantan Gubernur Bank Indonesia (BI) tersebut.

Karena itu, Boediono menilai teknokrasi dan politik tidak seharusnya saling menegasikan. "Teknokrasi dan politik harus saling mengisi untuk menghasilkan kebijakan yang efektif. Hanya apabila dua elemen dasar setiap kebijakan, yaitu rasionalitas dan otoritas, menyatu maka kebijakan akan membawa hasil yang diinginkan."

Boediono kemudian merangkum pelajaran tersebut dalam satu pesan mengenai esensi kepemimpinan pemerintahan. "Menyinergikan rasionalitas dan otoritas bukan pekerjaan mudah. Di sinilah peran kepemimpinan," pungkas Boediono dalam acara yang dihadiriKetua Umum Partai Demokrat yang juga Menko Infrastruktur dan Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut.