Kasus Muara Enim, KPK: Korupsi Terjadi sebelum Tahap Perencanaan-Penganggaran Dilakukan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan potret korupsi dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang kini semakin sistemik. Bahkan, korupsi bukan hanya terjadi dalam proses pelaksanaan dari apa yang sudah dianggarkan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap temuan itu terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dari operasi senyap tersebut, berlanjut ke OTR di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca juga: KPK: Bupati Muara Enim Suap ASN BPK demi Pertahankan Opini WTP

"Dari dua peristiwa tertangkap tangan terakhir, KPK menemukan praktik rasuah di lingkungan pemerintah daerah (pemda) telah bertransformasi menjadi siklus berantai yang semakin panjang," kata Budi dalam keterangannya, dikutip Minggu (14/6/2026).

"Bahkan korupsi sudah terjadi jauh sebelum tahap perencanaan ataupun penganggaran dilakukan," sambungnya.

Budi melanjutkan, korupsi kembali terjadi di ujung rantai prosesnya demi menutup temuan penyimpangan atas pengelolaan anggaran tersebut.

Baca juga: OTT KPK di BPK Berujung 5 Tersangka, Bupati Muara Enim Edison Ikut Terjerat

"Dua peristiwa tertangkap tangan ini mengungkap dugaan praktik korupsi pada pengelolaan anggaran yang ‘sempurna’, dari awal hingga akhir. Ketika transaksional sudah masuk sejak awal, tahapan pengelolaan keuangan berikutnya, berisiko melahirkan mata rantai korupsi baru guna menutupi penyimpangan sebelumnya," ujarnya.

Budi menjelaskan, pada OTT pertama pihaknya menemukan dugaan suap sudah bergulir jauh sebelum proses perencanaan proyek atau penganggaran resmi dimulai. Pihak swasta sengaja memberi ‘uang tanam’ kepada bupati dengan motif menjaga hubungan baik.

"Praktik ijon proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) seperti ini mengunci agar perusahaan tersebut nantinya ditunjuk kembali sebagai pemenang tender proyek. Dampak suap di fase paling awal ini, memicu efek domino yang merusak tahapan-tahapan berikutnya," tandasnya.