Bahrul Ulum: WTP Jadi Momentum Penguatan Sinergi Pengelolaan APBD
DPRD Kabupaten Serang mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang yang terus mempertahankan predikat tertinggi pengelolaan keuangan daerah/ Yakni yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten.Ulum menilai capaian ini sebagai sebuah kado terindah satu tahun kepemimpinan Bupati Serang Ratu Zakiyah dan Wakil Bupati Najib Hamas.
"Saya ucapkan selamat untuk Pemerintah Kabupaten Serang yang telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian. Saya kira ini sebuah kado terindah buat Pemerintah Kabupaten Serang di usia satu tahun perjalanan Bupati dan Wakil Bupati Serang. Ini membuktikan bahwa pemerintah daerah sudah on the track dalam menjalankan program," tegas Ulum kepada wartawan, Jumat (29/5/2026)
Menurut Ulum, keberhasilan Pemkab Serang menjadi bukti nyata bahwa arah kebijakan, perencanaan, hingga pelaksanaan program kerja pemerintah daerah sudah berjalan benar dan sesuai koridor aturan yang berlaku. “DPRD Kabupaten Serang akan terus melakukan fungsi untuk kestabilan pengelolaan anggaran yang akuntabel,” ujarnya.Meski demikian, kata Ulum, Pemkab Serang tidak boleh ada rasa puas diri atau berhenti berbenah. Sebab, masih ada catatan penting terkait persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang baru mencapai angka 83,57 persen.
“Kalau bisa bukan hanya 83,57 persen, tapi kalau bisa di tahun yang akan datang tidak ada catatan apapun sehingga tidak ada lagi yang harus ditindaklanjuti," ujarnya. Sebagai lembaga legislatif dan mitra kerja Pemkab Serang, DPRD Kabupaten akan terus mendukung dan mengawal setiap langkah perbaikan. “Kerja sama yang erat dan komitmen kepatuhan terhadap regulasi, target mulia untuk memiliki tata kelola keuangan tanpa cacat akan segera terwujud di Kabupaten Serang. Kuncinya adalah sinergi dan patuh terhadap aturan,” ujarnya.
Ulum juga menyampaikan catatan yang ditujukan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Serang. Terutama terkait pemotongan transfer daerah dari pusat pada 2026, DPRD mendorong adanya inovasi baru.
“Kami merekomendasikan agar Bapenda mengoptimalisasikan pendapatan daerah agar fiskal kita bisa mandiri dan tidak bergantung penuh pada transfer pusat melalui terobosan yang belum tergali maksimal,” ujarnya.
Ia juga meminta OPD untuk maksimal melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan program. “Belanja OPD agar direncanakan lebih awal dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran, sehingga proses evaluasi program dapat lebih terukur dan berjalan baik,” ujarnya.
