Gurita Konsentrasi Saham dan Ujian Transparansi Bursa Kita

Perdana Wahyu SantosaProfesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute, dan CEO SAN Scientific

BAYANGKAN Anda diundang ke sebuah pesta besar di sebuah aula megah. Musik berdentum, lampu berkilauan, dan hidangan tertata rapi. Namun, saat hendak berdansa, Anda baru menyadari bahwa 90 persen luas lantai aula tersebut ternyata sudah dipesan secara pribadi oleh satu keluarga besar.

Anda dan ratusan tamu lainnya hanya diizinkan berdesakan di pojok ruangan yang sempit. Itulah gambaran satir yang sering dirasakan investor ritel ketika berhadapan dengan emiten yang memiliki status kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pengumuman terbaru mengenai identifikasi emiten dengan kepemilikan terkonsentrasi ini bak petir di siang bolong bagi sebagian pelaku pasar, namun bagi yang lain, ia adalah oase transparansi yang sudah lama dinanti. Fenomena ini bukan sekadar urusan administrasi di papan pengumuman bursa. Secara substansial, ia menyentuh jantung persoalan likuiditas dan keadilan pasar.

Data dari Bloomberg menunjukkan bahwa di pasar negara berkembang (emerging markets), konsentrasi kepemilikan yang terlampau pekat sering kali berbanding lurus dengan rendahnya volume perdagangan harian. Ketika satu pengendali menguasai porsi yang terlalu dominan, mekanisme pasar untuk membentuk harga yang wajar menjadi lumpuh. Harga saham tidak lagi mencerminkan kinerja fundamental, melainkan "syahwat" sang pengendali.Dalam konteks ekonomi global tahun 2026 yang sedang didera ketidakpastian—dengan harga minyak mentah yang bertahan di atas US$100 per barel dan tekanan nilai tukar Rupiah yang menyentuh level psikologis Rp17.000 per dolar AS—stabilitas pasar modal menjadi sangat krusial. Reuters melaporkan bahwa investor institusi global kini semakin selektif; mereka mencari pasar yang memiliki standar tata kelola (Good Corporate Governance) yang setara dengan bursa-bursa maju.

Jika pasar kita masih dipenuhi oleh "saham-saham tidur" yang dikunci oleh segelintir konglomerasi, jangan harap aliran modal asing akan betah parkir di Jakarta. Investor asing akan melihat fenomena ini sebagai risiko sistemik yang bisa memicu price manipulation atau setidaknya kesulitan untuk melakukan pintu keluar (exit strategy) saat terjadi guncangan.

Namun, kita tentu harus bersikap adil. Banyak dari perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi ini adalah "National Champions" kita—perusahaan-perusahaan raksasa yang menjadi tulang punggung makroekonomi nasional. Mereka menyerap ribuan tenaga kerja, membayar pajak dalam jumlah jumbo, dan memiliki fundamental yang kokoh.

Masalahnya bukan pada keberadaan mereka, melainkan pada keengganan mereka untuk membagi "lantai dansa" secara lebih proporsional kepada publik. Media massa lain mencatat bahwa beberapa emiten papan atas masih memiliki jumlah saham beredar di publik (free float) yang sangat minimalis, sehingga pergerakan harganya sangat rentan terhadap spekulasi sempit.

Oleh karena itu, kebijakan pengungkapan status kepemilikan ini harus dipandang sebagai vaksin, bukan racun. Untuk memperkuat pasar modal kita, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI perlu melangkah lebih jauh. Pertama, peningkatan rasio free float minimum secara bertahap harus ditegakkan dengan sanksi yang kredibel. Tidak boleh ada lagi "dispensasi abadi" bagi emiten besar.

Kedua, perlindungan terhadap investor minoritas harus diperkuat melalui mekanisme hak suara yang lebih berbobot dalam keputusan-keputusan strategis perusahaan (affirmative minority rights). Kita ingin investor ritel merasa seperti pemilik perusahaan, bukan sekadar penonton di pinggir lapangan.

Ketiga, digitalisasi pengawasan pasar modal harus ditingkatkan. Penggunaan kecerdasan buatan untuk mendeteksi anomali transaksi pada saham-saham dengan konsentrasi tinggi harus menjadi standar baru. Ini akan memberikan rasa aman bahwa meskipun sebuah saham didominasi satu pemilik, tidak ada ruang bagi praktik "goreng-menggoreng" saham yang merugikan publik.

Edukasi bagi investor ritel juga tidak boleh berhenti pada cara membeli saham, tetapi juga cara membaca struktur kepemilikan sebagai bagian dari manajemen risiko. Pada akhirnya, kejujuran bursa adalah cermin dari kedewasaan ekonomi sebuah bangsa.

Indonesia tidak bisa terus-menerus mengandalkan narasi pertumbuhan ekonomi 5,4 persen tanpa disertai dengan pasar modal yang inklusif dan transparan. Kita tidak ingin bursa kita hanya menjadi tempat "hajatan" bagi para titan ekonomi, sementara rakyat banyak hanya menjadi pengamat yang cemas.

Dengan mendorong transparansi kepemilikan, kita sebenarnya sedang membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih demokratis dan resilien terhadap badai global. Mari kita pastikan bahwa di aula megah ekonomi kita, setiap orang memiliki ruang yang cukup untuk berdansa dan menikmati hasil pembangunan secara adil. Transparansi bukanlah musuh bagi pemilik modal; ia adalah jaminan bahwa modal tersebut akan terus tumbuh dalam ekosistem yang sehat dan dipercaya dunia.