Perang Iran Vs AS-Israel, Ujian Kredibilitas Narasi Perdamaian Global

Serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran di bulan Ramadan ini membuka ruang pertanyaan fundamental terhadap komitmen Washington untuk menghadirkan perdamaian global. Dalam dua bulan terakhir di tahun 2026 ini, pasca serangan ke Venezuela, Washington kembali menunjukkan tendensi unilateral terhadap negara berdaulat, yang dianggap mengganggu kepentingan strategisnya.

Director of Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD), Ahmad Khoirul Umam menjelaskan, dalam perspektif Coercive Diplomacy, ketika kekuatan militer dijadikan instrumen utama geopolitik, norma multilateralisme dan hukum internasional tereduksi menjadi dekorasi simbolik belaka. Serangan terhadap Iran ini mempertajam kontradiksi antara retorika stabilitas dan praktik militer di lapangan, sekaligus menguji kredibilitas narasi perdamaian melalui Board of Peace (BOP).

Baca juga: Putri, Menantu, dan Cucu Khamenei Juga Tewas Diserang AS-Israel

"Bagi negara-negara Islam yang relatif independen seperti Turki dan Indonesia, momentum ini menjadi ruang refleksi strategis untuk meninjau kembali kerja sama BOP terkait Gaza dan arsitektur diplomasi kawasan, kata Ahmad Khoirul Umam dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).

Dia menambahkan, kepentingan utama AS dan Israel atas Iran adalah, Iran bukan hanya dipandang sebagai negara, tetapi juga poros jaringan kekuatan non-negara yang selama ini menjadi penyeimbang dominasi AS–Israel. Independensi kekuatan ekonomi-militer Iran selama ini dianggap sebagai ruang strategis bagi aktor-aktor non-negara seperti Hizbullah, Hamas, Houti, dan kelompok milisi lain yang menolak arsitektur keamanan versi Washington.

Mengganti rezim di Teheran berarti meruntuhkan salah satu pilar utama resistensi regional di Timur Tengah. Netralisasi Iran bukan hanya soal menaklukkan satu negara, melainkan langkah proyek rekayasa ulang keseimbangan kekuatan Timur Tengah.

Baca: Pantau Perang di Mar-a-Lago, Trump: Serangan ke Iran Dilaksanakan Besar-besaran

"Langkah Iran menjadikan Selat Hormuz sebagai kartu retaliasi akan semakin mengekskalasi perang ini. Dengan sekitar 20 juta barel minyak melintas setiap hari, Selat Hormuz adalah jantung peredaran energi dunia. Setiap gangguan di sana langsung mengguncang harga, logistik, dan stabilitas ekonomi global," papar Associate Professor in Political Science & International Relations Universitas Paramadina ini.

Jika manuver militer di Selat Hormuz berkepanjangan, maka bisa berubah menjadi gempa ekonomi global. Hal ini bisa digunakan AS dan Israel sebagai alasan untuk semakin menekan Iran dengan mengatasnamakan kepentingan ekonomi global. Selain itu, jika Iran mampu bertahan dalam waktu dua pekan ke depan, sebagaimana yang diprediksi militer AS dalam simulasi perang Millenium Challange 2002, dan Iran tetap konsisten mampu menyerang basis militer AS di negara-negara tetangganya seperti Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia dan lainnya, maka konflik akan meluas dari perang terkontrol menjadi konfrontasi regional.

Negara-negara Teluk akan terseret dalam dilema strategis, antara melindungi hubungan keamanan dengan AS atau menghindari menjadi medan tempur. Dalam logika security dilemma, setiap langkah defensif dibaca ofensif, dan eskalasi menjadi sulit dihentikan. Dalam spiral keamanan, tidak ada pihak yang benar-benar menang, yang ada hanya eskalasi tanpa batas.

"Jika klaim wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Imam Ali Khamaeni benar, Iran akan memasuki fase transisi yang sangat sensitif. Mekanisme konstitusional memang tersedia, tetapi konsolidasi elite, terutama antara institusi keagamaan dan Garda Revolusi, akan menentukan arah kebijakan luar negeri," sebutnya.

Sejarah menunjukkan bahwa masa transisi sering kali justru meningkatkan risiko kebijakan eksternal yang agresif untuk menjaga legitimasi internal. Transisi kepemimpinan di Iran bukan hanya soal suksesi, ia bisa menjadi titik balik stabilitas global.

"Ke depan, semua elemen kekuatan dunia perlu mendorong de-eskalasi. Dalam dunia multipolar, setiap konflik regional adalah ujian bagi keseimbangan tata kelola keamanan internasional. Jika apa yang terjadi di Timur Tengah ini dianggap sebagai hal normal, dan dunia berdiam diri, maka langkah unilateral ini berpotensi besar menyasar ke belahan dunia lain, termasuk Greendland, Kanada, atau kawasan Eropa dan Amerika Latin lainnya akan menjadi sasaran selanjutnya.