Ramadan dan Ujian Kedewasaan Publik

Eko ErnadaWakil Rektor Universitas Nahdlatul Ulama, Kalimantan Timur dan Anggota BPJI PBNU

RAMADAN tahun ini hadir di tengah rangkaian perayaan keagamaan yang hampir bersamaan: Imlek, Nyepi, Idul Fitri yang akan kita jumpai pada penghujungnya, dan Paskah yang menyusul pada 5 April 2026. Kalender ini seolah menegaskan satu pesan reflektif: Indonesia adalah laboratorium pluralitas, dan keberagaman itu bukan sekadar fakta demografis, melainkan ujian kedewasaan publik yang berkelanjutan.

Secara spiritual, Ramadan adalah madrasah pengendalian diri. Puasa mengajarkan menahan lapar, dahaga, dan dorongan instingtif. Namun inti terdalamnya bukan soal aspek biologis itu, melainkan latihan menahan ego, prasangka, dan dorongan dominasi. Dalam masyarakat majemuk, kemampuan menahan ego menjadi krusial. Menahan lapar relatif mudah dibanding menahan diri dari keinginan memaksakan identitas di ruang publik. Ketika ego kolektif atau individu mendominasi, ruang publik gagal menjadi arena dialog rasional—seperti yang dicatat Habermas dalam konsep ruang publik: ruang di mana argumentasi rasional mengungguli dominasi simbolik.

Tantangan itu semakin nyata di era digital. Agama yang seharusnya menjadi sumber moral dan solidaritas sering direduksi menjadi alat mobilisasi identitas. Simbol keagamaan dipotong dari konteks, disebarkan sebagai senjata retorika politik, dan menimbulkan polarisasi instan. Fenomena ini menuntut kedewasaan baru: kemampuan membedakan iman pribadi dari manipulasi simbolik, menahan diri dari provokasi, dan menempatkan argumentasi rasional di atas dominasi retorik.

Dalam perspektif komparatif, hampir semua tradisi besar dunia mengajarkan fase introspeksi dan pembenahan diri. Islam dengan Ramadan, Hindu dengan Nyepi, Kekristenan dengan Prapaskah menuju Paskah, serta tradisi Tionghoa dengan pembaruan moral pada Imlek—semuanya menekankan jeda, refleksi, dan pembaruan. Tidak ada satu pun yang secara esensial mengajarkan dominasi atas yang lain. Namun sejarah membuktikan, agama kerap berubah wajah ketika bersinggungan dengan ambisi kekuasaan. Inilah godaan yang harus diwaspadai: ritual spiritual bisa berubah menjadi simbol politik, kehilangan dimensi etisnya.Indonesia memiliki modal historis unik: koeksistensi lintas iman bukan sekadar slogan, melainkan praktik keseharian. Namun kemajemukan bukan kondisi stabil. Ia rentan dieksploitasi ketika identitas agama menjadi alat memecah konsensus sosial. Di sinilah relevansi etika diskursif Habermas: interaksi publik yang sehat menuntut argumentasi rasional, empati, dan penghormatan terhadap pluralitas. Ketika prinsip ini gagal diterapkan, toleransi hanya menjadi kata kosong.

Idul Fitri yang akan kita rayakan adalah kesempatan kembali pada fitrah—kejernihan moral individu dan kolektif. Tetapi fitrah Indonesia bukan homogenitas, melainkan kemajemukan. Maka kembali pada fitrah berarti menolak reduksi agama menjadi alat segmentasi politik, menolak penyederhanaan identitas menjadi “kami” versus “mereka”. Paskah yang menyusul membawa pesan kebangkitan—dalam bahasa sosial, kebangkitan itu adalah kemampuan keluar dari polarisasi identitas menuju dialog yang lebih rasional dan empatik.

Ramadan, Nyepi, Paskah, dan Imlek semuanya menciptakan ruang transisi—moment liminal antara “yang lama” dan “yang diperbarui”. Momen itu memberi kesempatan bagi individu dan masyarakat untuk merefleksikan niat, memeriksa praktik sosial, dan menata ulang etika publik. Jika ruang publik gagal memanfaatkan jeda ini untuk dialog dan refleksi, ritual kehilangan kekuatan transformasinya.

Pertanyaan kritis muncul: apakah agama tetap menjadi sumber etika publik, atau hanya alat legitimasi kekuasaan? Ketika agama direduksi menjadi instrumen politik, integritasnya terkikis, dan ruang publik mengalami deformasi moral. Fenomena politisasi agama memecah perhatian kolektif, menumbuhkan prasangka, dan melemahkan kapasitas dialog rasional. Ujian Ramadan dan perayaan lain menjadi lebih tajam: bukan sekadar latihan batin, tetapi ujian integritas sosial.

Kedewasaan bangsa tidak diukur dari seberapa sering kita mengucapkan kata “toleransi”. Ia diukur dari kemampuan menjaga ruang publik tetap inklusif, menghargai perbedaan, dan menahan diri dari retorika identitas instan. Ramadan mengajarkan pengendalian diri; pengendalian itu harus meluas ke ruang sosial: menahan diri dari provokasi, kebencian digital, dan politik identitas yang memecah belah.Jika bangsa ini mampu menjadikan Ramadan sebagai sarana pembelajaran etis—bukan sekadar simbol ritual—maka Idul Fitri, Paskah, Imlek, dan Nyepi tidak hanya ritual individu, tetapi momen transformasi integritas sosial. Kedewasaan spiritual dan kedewasaan publik berjalan beriringan: keduanya mengajarkan refleksi, empati, dan kapasitas menahan diri. Keduanya mengingatkan bahwa identitas bukan senjata, melainkan tanggung jawab.

Godaan politisasi iman tidak akan hilang. Ia selalu menemukan bentuk baru, terutama di era media sosial yang serba cepat. Justru karena itu, pengendalian diri menjadi semakin penting. Puasa bukan sekadar disiplin individual, melainkan latihan etika kolektif. Jika bangsa ini mampu menjawab tantangan itu, maka kemenangan yang dirayakan bukan hanya kemenangan spiritual individu, tetapi kemenangan publik—terbentuknya ruang publik yang dewasa, inklusif, dan bermartabat.

Ramadan tahun ini, dengan konteksnya yang beririsan lintas tradisi, memberi kita kesempatan membaca kalender sebagai teks moral. Ia menguji kemampuan bangsa ini untuk menahan godaan dominasi simbolik, memperkuat dialog rasional, dan menjadikan keberagaman sebagai fondasi etika dan kebangsaan. Ujian itu menegaskan satu prinsip sederhana namun krusial: kedewasaan bangsa terlihat bukan dari absennya konflik, tetapi dari kemampuan menanggapi perbedaan dengan integritas, pengendalian diri, dan keteguhan moral.

Jika ujian ini terlewati dengan kelapangan hati dan kejernihan akal, maka perayaan Idul Fitri, Paskah, Imlek, dan Nyepi akan menjadi lebih dari ritual: mereka menjadi momen transformasi sosial. Kedewasaan publik dan spiritual bersatu, meneguhkan Indonesia sebagai bangsa yang mampu merayakan kemajemukan tanpa kehilangan arah etika. Hanya dengan kesadaran seperti ini, kemenangan yang dirayakan bukan hanya kemenangan individu, tetapi kemenangan peradaban—kemenangan etis yang memperkuat ruang publik dan integritas bangsa.