Belasan Ribu Warga Surabaya Aktivasi KTP Digital

JawaPos.com Semakin banyak warga Surabaya yang menggunakan identitas kependudukan digital (IKD). Sejak Surabaya menjadi pionir untuk pilot project dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu pada September 2022 hingga saat ini, ada ribuan warga yang mengaktivasi IKD. Hingga Jumat (6/1) malam, jumlahnya mencapai 18.576 orang.

Jumlah warga yang bakal beralih memakai kartu tanda penduduk (KTP) digital diprediksi terus bertambah. Kepala Dispendukcapil Agus Imam Sonhaji menyatakan, dalam satu hari, permohonan pembuatan IKD juga mencapai belasan ribu. Ada sekitar 11 ribu lebih per harinya. Namun, tidak semua berhasil mengaktivasi.

Meski begitu, pemerintah terus menggaungkan penggunaan KTP digital tersebut. Sosialisasi kepada masyarakat semakin digencarkan. Salah satunya di wilayah Kecamatan Semampir. Guna memberikan contoh kepada warga, aktivasi identitas kependudukan digital dimulai dari jajaran internal. Meliputi pegawai di lingkungan kecamatan dan kelurahan. Camat Semampir Yunus menyatakan, 85 persen pegawai kelurahan dan kecamatan telah beralih dari KTP elektronik ke digital.

Untuk mempercepat pengurusan administrasi, pihaknya meminta warga untuk beralih menggunakan identitas kependudukan digital. Respons masyarakat menggunakan KTP digital pun terus meningkat. Beberapa bulan terakhir, banyak warga yang mengaktifkan KTP digital. Jika ditotal, sudah ada 616 warga yang menggunakannya, kata mantan camat Sawahan itu kemarin (7/1).

Aktivasi identitas kependudukan digital kebanyakan dilakukan kelompok pemuda. Yakni, para pemohon kartu identitas baru yang berusia 17 tahun. Mereka memilih identitas digital demi mempercepat proses pelayanan. Sebab, pembuatan identitas kependudukan digital jauh lebih cepat daripada pembuatan KTP elektronik (e-KTP).

Kalau digital, setelah perekaman, KTP langsung jadi. Berbeda dengan e-KTP. Harus memerlukan waktu karena menunggu antrean ketersediaan blangko, ujar Yunus. Meski minat penggunaan KTP digital meningkat, Yunus mengakui beberapa kendala kerap dialami petugas di lapangan. Terutama bagi masyarakat yang memiliki smartphone, tapi lebih memilih KTP fisik daripada digital.

Masih banyak juga warga yang merasa lebih nyaman dengan e-KTP lama. Alasannya, karena ada fisiknya. Jadi bisa dipegang dan tak bergantung dengan gadget, ucap dia.

Sampai saat ini, memang ada warga yang masih setia dengan e-KTP. Bahkan, ada yang belum paham tentang program digitalisasi e-KTP. Karena itu, sosialisasi melalui perangkat kecamatan dan kelurahan terus berjalan agar masyarakat makin mengerti. Dengan begitu, mereka tidak perlu membawa e-KTP ketika sudah mengaktifkan KTP digital.

Sementara itu, Erna Utami, warga Babatan Pilang, Wiyung mengaku hanya mendengar kabar adanya KTP digital tersebut dari beberapa teman.

Layanan Pengaktifan di Kecamatan hingga Kelurahan

KEPALA Dispendukcapil Agus Imam Sonhaji mengatakan, aktivasi IKD di awal hanya bisa dilakukan di 31 kantor kecamatan dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola. Namun, kini masyarakat juga bisa dilayani di 49 kantor kelurahan yang memiliki sistem khusus untuk sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK).

Pada penerapan IKD, Sonhaji menyebutkan, masyarakat terlebih dahulu mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital milik Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Lalu, mengisi data diri. Mulai NIK, e-mail, hingga nomor handphone. Setelah itu, warga akan masuk pada tahapan pencocokan foto diri sesuai dengan KTP elektronik (e-KTP).

Setelah semua data sesuai, warga masuk pada tahapan scan QR code yang dapat diperoleh di 31 kecamatan maupun MPP Siola. Terdengar panjang memang, tapi hanya di awal. Sebab, butuh otentifikasi data juga, papar Sonhaji.

Menurut mantan kepala bappeko itu, IKD sejalan dengan instruksi Wali Kota Eri Cahyadi terkait tidak ada lagi e-KTP difotokopi untuk mengurus dokumen atau layanan lain. Warga cukup membawa IKD dan memindai barcode.

Apabila ada kendala dalam penggunaan IKD, Sonhaji mengimbau masyarakat untuk menyampaikan kepada dispendukcapil. Tujuannya, dispendukcapil bisa mengambil langkah. Misalnya, IKD ditolak instansi perbankan, maka dispendukcapil bakal berkirim surat. Kami sudah bertemu dan menyosialisasikan kepada banyak instansi, termasuk perbankan dan imigrasi, imbuhnya.

Surabaya masuk daftar kota tertinggi atau terbanyak aktivasi IKD se-Jawa Timur. Karena itu, Sonhaji menyatakan bahwa pihaknya berupaya menjaga layanan hingga kelurahan. Kendati ada IKD, permohonan e-KTP juga tinggi. Berdasar laporan dispendukcapil, permohonan cetaknya masih di atas 50 ribu.

Eri menuturkan, pemkot mendukung perkembangan dunia digital saat ini melalui peluncuran program IKD oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Hal itu dibuktikan dengan keseriusannya menyiapkan jajaran lini pada pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) seperti dispendukcapil, kecamatan, kelurahan, dan RT/RW untuk menyosialisasikan secara masif kepada masyarakat.

Respons Positif, Perlu Masifkan Jemput Bola

PIHAK Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya meminta dispendukcapil bergerak lebih cepat terkait aktivasi IKD. Meski tidak ada target khusus dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), legislatif berharap pengurusan IKD bisa dilakukan di semua kantor kelurahan.

Hal itu disampaikan anggota Komisi A DPRD Surabaya Mochamad Mahmud. Politikus Demokrat tersebut mengatakan, apabila hanya 49 kantor kelurahan yang baru bisa melayani IKD, hal itu dirasa kurang logis. Menurut dia, idealnya pelayanan IKD bisa dilakukan di seluruh kantor kelurahan. Karena ini Surabaya, katanya.

Mahmud menilai, sejatinya Surabaya tampak siap menerapkan IKD. Angka belasan ribu sejak diresmikan menjadi bukti bahwa Dispendukcapil Surabaya bekerja maksimal. Mantan ketua DPRD Surabaya itu mengatakan bahwa dirinya sudah mengantongi IKD.

Butuh waktu sekitar setengah jam untuk menunggu IKD-nya tuntas. Mahmud juga menyoroti kecepatan server dalam aplikasi. Buat masuk ke aplikasinya itu lama sekali. Ya ditotal 30 menit selesai, ungkapnya.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna mengatakan, dispendukcapil perlu terus memasifkan sosialisasi IKD. Pengurus RT dan RW juga harus dilibatkan. Jemput bola (jebol) pertahankan dan aplikasikan juga ke IKD ini. Cukup positif responsnya untuk IKD, terang politikus Golkar itu.

Ketua Srikandi Pemuda Pancasila Surabaya tersebut menambahkan, masyarakat tak perlu memberikan KTP elektronik ke petugas ketika mengaktivasi IKD. KTP elektronik bisa tetap dibawa pulang. Dengan begitu, masyarakat memiliki dua dokumen identitas kependudukan.

KELEBIHAN KTP DIGITAL

Lebih ringkas. Tak perlu membawa KTP elektronik fisik dan cukup menyimpannya di handphone (HP).

Anti pembobolan data. Data dalam aplikasi dijamin tidak mudah diretas.

Tak hanya KTP, ada data kartu keluarga (KK) yang menyatu dalam aplikasi KTP digital.

-Lebih mudah memverifikasi KTP asli atau tidak.

-Tidak mudah dipalsukan pihak lain.

Sumber: Dispendukcapil Surabaya