Nadiem: Kurikulum Merdeka Bisa Tekan Learning Loss Hingga 50 Persen

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan, Kurikulum Merdeka dapat menekan kehilangan pembelajaran atau learning loss hingga 50 persen. Kesimpulan itu berdasarkan pengalaman Sekolah Penggerak yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka.

"Sekolah-sekolah yang pindah ke Kurikulum Darurat, kemudian Sekolah Penggerak yang kini menerapkan Kurikulum Merdeka, learning loss -nya ada yang berkurang hingga 50 persen, ujar Nadiem pada kunjungan kerjanya di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Rabu (9/3/2022), melalui siaran pers, Kamis (10/3/2022).

Dia mengatakan, satuan pendidikan diberikan kebebasan menentukan kurikulum dari tiga kurikulum yang tersedia. Pilihan pertama, Kurikulum 2013 secara penuh, pilihan kedua Kurikulum Darurat, yaitu Kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan pilihan ketiga adalah Kurikulum Merdeka.

"Kurikulum Merdeka ini lebih fleksibel. Ada kearifan lokalnya, bisa berkolaborasi dengan vokasi dan konservasi. Bahkan kelebihan dari sumber daya alam yang ada di Kalimantan Utara ini juga bisa dijadikan topik yang menarik dalam menerapkan kurikulum di sekolah," kata Nadiem.

Pada pertemuan dengan pimpinan daerah se-Kalimantan Utara yang dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, Nadiem turut menyosialisasikan kebijakan-kebijakan yang telah pihaknya diterbitkan melalui program Merdeka Belajar, terutama kebijakan-kebijakan yang lebih berkeadilan sosial bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kepada pemimpin daerah, Nadiem mengatakan, melalui program Merdeka Belajar, pihaknya ingin mewujudkan visi Presiden Joko Widodo yaitu mencapai sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Ini saatnya untuk kita (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) bergerak bersama mewujudkan visi Presiden. Salah satunya melalui program Merdeka Belajar, kata Nadiem.

Selain Kurikulum Merdeka, Nadiem juga menyampaikan beberapa kebijakan terkait penghapusan Ujian Nasional yang diganti dengan Asesmen Nasional, pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Program Guru Penggerak, dan Program Sekolah Penggerak. Pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK merupakan upaya pemerintah dalam menyejahterakan guru-guru honorer dalam skala besar dan belum pernah terjadi sebelumnya.

Menurut dia, program ASN PPPK merupakan salah satu program terpenting pemerintah untuk menyejahterakan para guru honorer. "Untuk itu, kita harus bantu bersama menyukseskan program ini dengan menyampaikan formasi guru semaksimal mungkin," ujar Nadiem.

Zainal Arifin mengatakan, pimpinan daerah di Kalimantan Utara beserta jajarannya akan mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar di daerahnya. Langkah tersebut akan dilakukan untuk mendukung visi Presiden Jokowi.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Fureng Elisa Mou, mentatakan berkomitmen akan mendorong sekolah-sekolah dan guru-guru untuk menjadi sekolah penggerak dan guru penggerak. Menurut dia, pihaknya melihat guru-guru penggerak punya cara mengajar yang sudah berubah menjadi lebih menyenangkan bagi siswanya.

Di Kalimantan Utara saat ini, guru yang terdaftar sebagai calon guru penggerak sebanyak 57 orang. Di Kota Tarakan sendiri total calon guru penggerak sebanyak 41 orang. Sementara itu, jumlah sekolah penggerak di Kalimantan Utara sebanyak 13 sekolah.