Hidup Berdampingan dengan Covid-19, PM Inggris Bakal Cabut Pembatasan

JawaPos.com Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Senin (21/2) menetapkan rencana untuk mencabut aturan pembatasan virus Korona sebagai bagian dari strategi untuk hidup berdampingan dengan Covid-19. Langkah itu diambil Inggris untuk mencapai jalan keluar yang lebih cepat dari pandemi dibandingkan negara-negara ekonomi utama lainnya.

Ketika Hongkong membangun unit isolasi dan Eropa mempertahankan aturan jarak sosial dan vaksinasinya, PM Johnson akan mengumumkan pencabutan persyaratan pandemi Covid-19. Berdasarkan rencana yang telah disusun selama berminggu-minggu itu, Inggris akan menjadi negara besar pertama di Eropa yang mengizinkan orang-orang yang mengetahui diri mereka terinfeksi Covid-19 untuk secara bebas menggunakan layanan toko, transportasi umum, dan pergi bekerja.

Johnson pada Minggu (20/2) mengatakan bahwa dia tidak ingin orang-orang berhenti berhati-hati dan tidak ada alasan untuk berpuas diri. Namun, hal itu berarti pemerintah Inggris ingin beralih dari aturan wajib oleh negara menjadi tanggung jawab pribadi.

Dari populasi orang dewasa di Inggris, 81 persen di antaranya telah menerima suntikan dosis penguat (booster).

Hari ini akan menandai momen kebanggaan, setelah salah satu periode tersulit dalam sejarah negara kita, saat kita mulai belajar hidup berdampingan dengan Covid-19, kata Johnson dalam sebuah pernyataan kepada parlemen Inggris.

Korban jiwa akibat Covid-19 di Inggris mencapai lebih dari 160.000 orang dalam periode 28 hari, rekor tertinggi kedua di Eropa setelah Rusia. Inggris juga melaporkan rata-rata sekitar 43.000 kasus baru CovidD-19 dan 144 kematian per hari dalam sepekan terakhir.

Para pejabat kesehatan telah mendesak Johnson untuk tidak bersikap gung-ho (sangat antusias dan bersemangat tanpa berpikir) dalam persoalan kesehatan negara. Selain itu, para penasihat pemerintah Inggris mengatakan bahwa pencabutan pembatasan dapat menyebabkan pertumbuhan epidemi yang cepat karena orang-orang mengubah perilaku mereka lebih cepat dari sebelumnya selama pandemi.

Sejauh ini pemerintah Inggris telah berusaha untuk menjaga ekonomi tetap terbuka dengan menggabungkan langkah pengujian cepat massal dan persyaratan wajib isolasi diri selama lima hari, sebuah pendekatan yang memungkinkan negara itu mengendalikan varian Omicron yang sangat menular.

Pemerintah Inggris mengatakan akan mempertahankan beberapa sistem pengawasan dan rencana untuk tindakan darurat jika varian baru virus Korona muncul. Pada Minggu (20/2), Johnson ditanya apakah dia mengambil risiko dengan (pencabutan aturan pembatasan) pandemi. Dia mengatakan pemerintah tidak dapat mempertahankan pengeluaran hingga mencapai GBP 2 miliar (sekitar Rp 38,68 triliun) per bulan untuk tes Covid-19.

Johnson juga mendapat tekanan dari banyak anggota Partai Konservatif-nya untuk mencabut aturan pembatasan Covid-19 yang mereka anggap kejam.