Breaking News: Mahkamah Internasional Putuskan Myanmar Lakukan Genosida terhadap Muslim Rohingya
DEN HAAG, iNews.id - Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ), Kamis (19/11/2026), memutuskan Myanmar terbukti melakukan praktik genosida terhadap Muslim Rohingya dalam operasi militer di Negara Bagian Rakhine pada 2017. Putusan bersejarah ini menjadi pertama kalinya pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan sebuah negara bertanggung jawab atas kejahatan genosida.
Putusan oleh mahkamah yang berbasis di Den Haag, Belanda, tersebut dijatuhkan melalui pemungutan suara dengan hasil 9 hakim mendukung melawan 6 yang menolak.
Presiden ICJ, Yuji Iwasawa, saat membacakan putusan pada Kamis, mengatakan Myanmar telah melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.
"Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di Negara Bagian Rakhine utara," kata Iwasawa, seperti dikutip dari Anadolu.
Dalam putusannya, ICJ menyatakan pasukan keamanan Myanmar membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan kekerasan seksual secara luas, serta melancarkan tindakan kekerasan ekstrem terhadap anak-anak.
Pasukan Myanmar juga menyerang warga Rohingya yang berusaha menyelamatkan diri dengan melarikan diri secara massal ke Bangladesh.
Para hakim menilai tindakan tersebut bukan sekadar operasi militer untuk memberantas kelompok pemberontak. Skala kehancuran dan pola kekerasan yang terjadi menunjukkan adanya niat untuk memusnahkan sebagian besar populasi Rohingya di Myanmar.
Mahkamah menegaskan, kekerasan yang dilakukan pasukan Myanmar jauh melampaui kebutuhan militer. Karena itu, alasan pemerintah Myanmar yang menyebut operasi tersebut sebagai upaya pemberantasan pemberontakan tidak dapat membenarkan tindakan terhadap warga sipil.
"Mahkamah memandang jumlah korban jiwa dan kerusakan yang jauh melampaui apa yang dibenarkan oleh kebutuhan militer sebagai faktor yang bertentangan dengan kesimpulan bahwa niat Myanmar hanya melakukan operasi pemberantasan pemberontakan," ujar Iwasawa.










