Pramono Kaji SLB Masuk Program Sekolah Gratis di Jakarta 

Pramono Kaji SLB Masuk Program Sekolah Gratis di Jakarta 

Terkini | inews | Rabu, 18 November 2026 - 01:10
share

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji kemungkinan memasukkan sekolah luar biasa (SLB) ke dalam program sekolah gratis. Kajian ini dilakukan menyusul banyaknya permintaan masyarakat agar biaya pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus juga digratiskan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana tengah mengkaji usulan tersebut.

"Jadi untuk SLB, memang ada permintaan untuk sekolah gratis, dan Bu Nana, Kepala Dinas Pendidikan, sedang mengkaji itu," kata Pramono saat ditemui di Jakarta Timur, Selasa (17/11/2026).

Pramono mengaku menerima banyak permintaan terkait sekolah gratis melalui kolom komentar akun Instagram miliknya. Menurutnya, setelah program tersebut diperluas ke sekolah swasta dan madrasah, masyarakat kini juga mengusulkan agar SLB mendapat fasilitas serupa.

"Memang betul di sosmed saya banyak banget yang meminta untuk sekolah gratis, sekarang ini, kan dulu madrasah, sekarang madrasah sudah mulai kami penuhi. Ada permintaan SLB, nanti kami lakukan pengkajian lebih dalam untuk itu," kata dia.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah memperluas program sekolah swasta gratis secara bertahap. Pada tahap awal, program tersebut mencakup 103 sekolah swasta, kemudian bertambah 50 sekolah dan direncanakan kembali bertambah 100 sekolah.

Dengan penambahan tersebut, jumlah sekolah swasta yang masuk program gratis ditargetkan mencapai 253 sekolah.

"Pada tahap awal dulu 103 sekolah swasta gratis, kemudian tambah 50, dan terakhir kesepakatan dan tentunya akan segera ditindaklanjuti yaitu tambah 100, totalnya jadi 253," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (1/11/2026).

Pramono menyampaikan, usulan penambahan sekolah swasta gratis tersebut akan dibahas bersama DPRD DKI Jakarta. Pembahasan diperlukan karena penganggaran program menjadi kewenangan bersama antara pemerintah daerah dan legislatif.

"Mengenai detailnya nanti adalah kesepakatan antara Pemerintah DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta, karena apapun penganggaran adalah menjadi kewenangan bersama," katanya.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga menyatakan akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban pemerintah mengupayakan pendidikan dasar gratis. Putusan tersebut mencakup pendidikan SD, SMP, serta madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta.

"Tetapi yang jelas, Pemerintah DKI Jakarta memulai menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sekolah gratis," tutur Pramono.

Topik Menarik