Raffi Ahmad Bongkar Fakta Mengejutkan soal Kontrak Endorse Miliaran Rupiah dari 2 Kementerian
JAKARTA, iNews.id – Artis sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad akhirnya mengungkap fakta penting di balik polemik kontrak endorsement bernilai miliaran rupiah dengan dua kementerian.
Ya, Raffi Ahmad mengakui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berlangsung sebelum dirinya menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. Namun, berbeda dengan kerja sama bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang justru dilakukan ketika dia sudah mengemban jabatan tersebut.
Pengakuan ini menjadi sorotan karena memperjelas bahwa Raffi masih menjalankan aktivitas komersial sebagai pekerja seni setelah dipercaya menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Fakta tersebut disampaikan Raffi melalui video klarifikasi yang diunggah di media sosial. Dia secara khusus menjelaskan perbedaan waktu pelaksanaan dua kerja sama yang belakangan menjadi perbincangan publik.
"Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebelum saya menjadi Utusan Khusus Presiden serta kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terjadi saat saya menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden," ujar Raffi, dikutip Senin (16/11/2026).
Dengan demikian, kedua kontrak tersebut memiliki konteks waktu yang berbeda. Kerja sama dengan Kemendikbudristek dilakukan ketika Raffi belum menjadi pejabat negara, sedangkan kerja sama dengan KKP berlangsung setelah dirinya menduduki posisi Utusan Khusus Presiden.
Poin kedua inilah yang menjadi perhatian dalam polemik tersebut. Sebab, Raffi secara terbuka mengakui masih menerima pekerjaan komersial setelah menjabat sebagai utusan khusus, termasuk kerja sama dengan instansi pemerintah.
Raffi juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024 mengenai kelanjutan pekerjaannya sebagai pekerja seni, termasuk aktivitas menerima endorsement dan kerja sama lainnya.
"Dari hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku," katanya.
Meski mengklaim telah mendapatkan penjelasan dari KPK, Raffi mengakui bahwa persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan boleh atau tidaknya suatu aktivitas menurut aturan. Dia menyadari jabatan yang diembannya juga membawa tanggung jawab etika dan kepatutan di mata masyarakat.
"Namun saya menyadari bahwa etika, kepatutan dan kepercayaan publik yang melekat pada jabatan saya ini harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan saya," tuturnya.
Raffi pun berjanji menjadikan polemik tersebut sebagai pembelajaran agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan tidak mengulangi kekeliruan serupa.
Di tengah kritik yang berkembang, suami Nagita Slavina itu juga menyatakan terbuka apabila kerja sama dengan kementerian diperiksa oleh Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai kewenangan masing-masing.
Apabila ditemukan kekurangan dalam prosedur, dia menyatakan siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan.
Polemik kontrak endorsement tersebut sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial. Publik menyoroti keterlibatan Raffi dalam kerja sama bernilai miliaran rupiah dengan dua kementerian, terutama karena salah satunya berlangsung ketika dia sudah menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Melalui klarifikasinya, Raffi tidak hanya menyampaikan permintaan maaf, tetapi juga mengakui bahwa kepercayaan publik tidak bisa dijaga hanya melalui kata-kata.
"Saya memahami bahwa kepercayaan publik tidak cukup dijaga melalui kata-kata ataupun permintaan maaf. Karena kepercayaan itu harus dijaga melalui keputusan, tindakan dan juga konsistensi," ucapnya.










