7 Prinsip Uang dalam Pandangan Syariah, dari Larangan Monopoli hingga Menjaga Nilai Harta

7 Prinsip Uang dalam Pandangan Syariah, dari Larangan Monopoli hingga Menjaga Nilai Harta

Gaya Hidup | sindonews | Senin, 16 November 2026 - 11:10
share

Uang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Bukan hanya sebagai alat transaksi, uang juga menjadi penopang aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Islam memberikan perhatian khusus terhadap fungsi dan tata kelola uang agar tidak menjadi sumber ketidakadilan.

Dalam perspektif syariah, uang pada dasarnya merupakan alat tukar (medium of exchange) dan satuan untuk mengukur nilai barang maupun jasa. Uang bukan tujuan akhir yang harus ditumpuk atau diperdagangkan demi keuntungan semata.

Imam Al-Ghazali dalam pemikirannya menjelaskan bahwa dinar dan dirham diciptakan sebagai alat pertukaran sekaligus standar yang adil untuk mengukur nilai berbagai kekayaan. Uang ibarat cermin yang memantulkan nilai berbagai benda, tetapi tidak memantulkan dirinya sendiri.

Sejalan dengan itu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menegaskan bahwa uang tidak dicari untuk dirinya sendiri, melainkan menjadi sarana memperoleh barang dan memenuhi kebutuhan manusia.

Lantas, bagaimana Islam memandang uang yang sehat? Berikut sejumlah prinsip penting dalam konsep uang menurut syariah.

1. Uang Berfungsi sebagai Alat Tukar

Prinsip utama dalam Islam adalah uang berfungsi sebagai alat tukar, bukan komoditas yang diperjualbelikan untuk mencari keuntungan semata.Baca juga:Mengapa Islam Menganjurkan Uang Terus Berputar dan Melarang Penimbunan Harta?

Uang digunakan untuk mempermudah transaksi dan memenuhi kebutuhan manusia. Karena itu, memperdagangkan uang hanya demi memperoleh keuntungan tanpa aktivitas ekonomi produktif dinilai bertentangan dengan tujuan dasarnya.

Meski demikian, pertukaran mata uang tetap diperbolehkan untuk kebutuhan tertentu, seperti perjalanan atau transaksi lintas negara, selama memenuhi ketentuan syariah dan terhindar dari riba.

2. Uang Tidak Boleh Dimonopoli

Islam juga menolak penumpukan kekayaan yang menyebabkan perputaran harta hanya berpusat pada kelompok tertentu. Kekayaan seharusnya memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Allah SWT berfirman:

"...Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." (QS Al-Hasyr: 7).Ayat tersebut menegaskan pentingnya pemerataan distribusi kekayaan. Dengan demikian, uang tidak seharusnya menjadi alat untuk memperkuat monopoli ekonomi, tetapi harus mendukung kesejahteraan bersama.

3. Pengelolaan Uang Membutuhkan Pengawasan

Dalam sejarah fikih Islam, para ulama memberikan perhatian terhadap tata kelola mata uang. Pengawasan diperlukan untuk mencegah pemalsuan, manipulasi, dan penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan uang.

Pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas sistem moneter demi kepentingan masyarakat. Namun, kewenangan tersebut bukan berarti pemerintah bebas memanipulasi nilai mata uang atau merugikan pemilik harta.

4. Nilai Uang Tidak Boleh Dimanipulasi

Islam melarang praktik mengambil harta orang lain secara batil. Prinsip ini juga menjadi landasan penting dalam menjaga keadilan transaksi dan nilai kekayaan.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." (QS An-Nisa: 29).Ayat ini menjadi landasan bahwa transaksi ekonomi harus berlangsung secara adil dan tidak mengandung unsur kezaliman. Karena itu, manipulasi nilai uang yang merugikan masyarakat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

5. Uang Harus Memiliki Nilai yang Stabil

Dalam literatur fikih klasik, emas dan perak menempati posisi penting sebagai standar moneter. Keduanya digunakan sebagai alat tukar sekaligus penyimpan nilai kekayaan.

Dinar dan dirham juga menjadi ukuran dalam sejumlah ketentuan syariah, seperti nisab zakat, mahar, dan diyat.

Emas dianggap memiliki keunggulan karena pasokannya relatif terbatas dan tidak mudah diproduksi dalam jumlah besar. Karakteristik ini membuatnya mampu mempertahankan nilai dalam jangka panjang.

Meski demikian, prinsip penting yang perlu diperhatikan adalah keberadaan alat tukar yang dapat menjaga nilai kekayaan dan memberikan kepastian dalam transaksi.

6. Uang Harus Dapat Diterima Masyarakat

Menurut Ibnu Taimiyah, syariat tidak menetapkan satu bentuk mata uang secara kaku. Penggunaannya dapat mengikuti kebiasaan dan kesepakatan masyarakat (urf).

Artinya, sesuatu dapat berfungsi sebagai uang apabila diterima secara luas dan digunakan dalam transaksi ekonomi.Prinsip ini menunjukkan bahwa uang tidak hanya berkaitan dengan bentuk fisiknya, tetapi juga kepercayaan dan kesepakatan sosial.

7. Uang Harus Memiliki Sifat Langka dan Mudah Dibagi

Kelangkaan menjadi salah satu karakteristik penting uang karena pasokan yang tidak terkendali dapat menggerus daya beli masyarakat.

Sebaliknya, uang juga harus mudah dibagi ke dalam satuan lebih kecil agar transaksi berbagai kebutuhan dapat berlangsung secara praktis.

Dalam sejarah Islam, penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter menunjukkan pentingnya kedua karakteristik tersebut. Emas dan perak memiliki nilai serta dapat digunakan dalam berbagai ukuran transaksi.

Adil dan Maslahat

Dari berbagai prinsip tersebut, dapat dipahami bahwa Islam memandang uang bukan sekadar alat untuk mengumpulkan kekayaan. Uang harus berfungsi sebagai alat tukar yang adil, memiliki nilai yang terjaga, tidak dimonopoli, serta memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa sistem keuangan yang sehat harus dibangun di atas keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, uang tidak hanya menjadi sarana memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

Baca juga:Uang Bisa Jadi Berkah atau Petaka, Ini 4 Pelajaran Penting dalam Islam

Topik Menarik