PKS Tak Ajukan Nama Wapres Pengganti Gibran, Hormati Hak Parpol Koalisi

JAKARTA, iNews.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tidak mengusulkan kadernya sebagai calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. PKS menghormati kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan sosok yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“PKS tidak mengusulkan nama kadernya untuk menjadi calon wakil presiden,” kata Ketua DPP PKS Muhammad Kholid dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).

Dia menegaskan, PKS menghormati kewenangan Presiden Prabowo dalam mengusulkan calon wakil presiden kepada MPR. Selain itu, hak partai politik yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 juga perlu dihormati.

“Kami menghormati kewenangan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami juga menghormati hak kawan-kawan partai politik yang mengusung pasangan Prabowo–Gibran pada Pilpres 2024 lalu,” kata dia.

Menurutnya, pengisian jabatan wakil presiden harus berjalan sesuai mekanisme konstitusional. Dalam mekanisme tersebut, presiden mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR, kemudian MPR memilih satu di antaranya.

Dia menilai Prabowo memiliki pertimbangan tersendiri mengenai sosok yang dibutuhkan untuk membantu menjalankan pemerintahan. Karena itu, PKS menghormati sepenuhnya kewenangan Presiden dalam menentukan dua nama yang akan diajukan.

“Bapak Presiden tentu yang paling memahami kebutuhan pemerintahan dan siapa figur yang paling dapat beliau andalkan untuk membantu memimpin Republik ini. Kami menghormati sepenuhnya hak dan kewenangan beliau untuk menentukan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada MPR,” ucapnya.

Kholid berharap sosok yang dipilih memiliki integritas, kapasitas, dan akseptabilitas. Ketiga hal tersebut dinilai penting agar wakil presiden dapat menjalankan amanah, memperkuat pemerintahan, serta menjaga kepercayaan masyarakat.

“Prinsipnya, siapa pun figur yang akan beliau ajukan kepada MPR, kami berharap merupakan sosok yang memiliki integritas, kapasitas, dan akseptabilitas. Figur yang mampu membantu Presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan, membangun kerja sama yang baik, dan menjaga stabilitas politik,” tuturnya.

Dia juga berharap proses pengisian jabatan wakil presiden dapat memperkuat kesinambungan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh pihak diminta menjaga suasana politik tetap kondusif serta menghormati proses yang berjalan sesuai konstitusi.

“Harapan kami, stabilitas politik dapat terus terjaga, roda pemerintahan berjalan efektif, dan program-program kerja Presiden Prabowo terlaksana dengan sukses hingga akhir masa jabatan pada 2029. Keberhasilan itu harus dirasakan oleh rakyat melalui pelayanan publik yang semakin baik dan kesejahteraan yang semakin meningkat,” kata Kholid.