Wakil Ketua MK Pertanyakan Kontribusi Pajak Vape: Kalau Tidak Besar Buat Apa Dipertahankan?

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mempertanyakan dampak negatif penggunaan vape atau rokok elektrik terhadap kesehatan masyarakat. Dia menyoroti sejumlah rekomendasi dan kebijakan terkait pembatasan hingga larangan penggunaan vape.

Saldi menyebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) merekomendasikan pengaturan larangan penggunaan rokok elektrik. Selain itu, Kepolisian juga telah mengeluarkan larangan penggunaan vape di lingkungan internalnya. Bahkan, Singapura telah menerapkan larangan tersebut.

Saldi juga meminta DPR dan pemerintah memberikan data mengenai kontribusi vape terhadap penerimaan pajak jika dibandingkan dengan rokok konvensional.

“Tolong kami diberikan juga statistik kalau bisa DPR, terutama pemerintah, kira-kira ini vape ini kontribusinya untuk pajak berapa sih kalau dibandingkan dengan rokok tradisional? Nah, karena ini kan harus diperhitungkan juga soal kontribusinya, besar atau tidak?" ujar Saldi dalam sidang pleno Permohonan Nomor 363/PUU-XXIV/2026 mengenai pengujian materiil Pasal 149, Pasal 150 ayat (1), dan Pasal 152 ayat (2) UU Kesehatan, dikutip dari laman MK, Jumat (13/11/2026).

"Ya, kalau tidak besar kontribusinya kepada negara, lalu daya rusaknya banyak, untuk apa dipertahankan ini barang? Makanya kami tolong diberikan data sumbangsihnya terhadap penerimaan negara, vape ini,” imbuhnya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengeluarkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 yang menetapkan penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape sebagai perbuatan haram. Ketetapan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup kegiatan produksi hingga perdagangan produk rokok elektrik.

Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Aminuddin Yaqub. Penetapan itu juga diketahui Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama dampak negatif penggunaan vape terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Selain itu, perangkat rokok elektrik dinilai berpotensi disalahgunakan sebagai sarana konsumsi maupun peredaran zat terlarang.

"Menggunakan rokok elektrik (REL) / vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar Niam dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).

Dalam penjelasan fatwa, rokok elektrik didefinisikan sebagai perangkat elektronik berbaterai yang bekerja dengan memanaskan cairan berisi sejumlah bahan, seperti nikotin, gliserin, dan perasa. Proses tersebut menghasilkan aerosol atau uap yang kemudian dihirup penggunanya.

MUI secara khusus menyoroti kandungan nikotin dalam cairan vape yang dapat menimbulkan ketergantungan. Zat tersebut juga dinilai berisiko mengganggu fungsi sistem saraf serta berdampak buruk terhadap kesehatan tubuh.

Selain menetapkan hukum penggunaan, MUI memasukkan penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagai perbuatan haram. Larangan serupa berlaku terhadap seluruh aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik sebagaimana tercantum dalam poin kedua dan ketiga fatwa tersebut.

"Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram," kata Niam mengutip poin kedua dan ketiga ketentuan hukum fatwa tersebut.

Melalui penerbitan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, Niam berharap masyarakat, terutama kalangan anak muda dan pelaku usaha, dapat memahami serta menjalankan ketentuan tersebut.

Langkah ini diharapkan mampu melindungi kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus mencegah penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkoba dan zat adiktif lainnya.