Gibran Mundur dari Wapres, Segini Uang Pensiun yang Diterima Seumur Hidup

JAKARTA, iNews.id - Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026). Keputusan ini membuat masa tugasnya mendampingi Presiden Prabowo Subianto akan rampung lebih awal dari periode pemerintahan 2024-2029.

Di balik pengunduran diri tersebut, muncul pertanyaan mengenai hak keuangan yang masih bisa diperoleh Gibran setelah tidak lagi menjabat sebagai wapres. 

Salah satunya adalah uang pensiun yang ketentuannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Namun, pemberian hak pensiun tersebut bergantung pada status pemberhentian Gibran. Apabila nantinya ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat, dia berhak memperoleh uang pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978.

Besaran pensiun pokok yang diterima mantan wakil presiden juga telah ditentukan dalam aturan tersebut. Pasal 6 ayat (2) menyatakan nilainya setara dengan 100 persen dari gaji pokok terakhir saat masih menjabat.

Mengacu pada keterangan Kementerian Sekretariat Negara, gaji pokok wakil presiden ditetapkan sebesar Rp20,16 juta setiap bulan. Nilai tersebut merupakan empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden, yakni Rp5,04 juta, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000.

Dengan dasar perhitungan tersebut, Gibran berpotensi menerima pensiun pokok sebesar Rp20,16 juta per bulan apabila pemberhentiannya memenuhi ketentuan sebagai pemberhentian dengan hormat.

Angka tersebut hanya mencerminkan besaran pensiun pokok. Artinya, berbagai tunjangan dan fasilitas yang melekat pada jabatan wakil presiden selama masa tugas tidak otomatis menjadi bagian dari perhitungan uang pensiun.

Penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan bahwa pemberhentian presiden maupun wakil presiden pada dasarnya merupakan pemberhentian dengan hormat. Pengecualian berlaku apabila MPR secara tegas menetapkan dalam ketetapannya bahwa pemberhentian dilakukan dengan tidak hormat.

Pensiunan Dibayar Mulai Bulan Berikutnya

Selain uang pensiun, undang-undang tersebut juga mengatur hak administratif bagi mantan presiden dan wakil presiden yang diberhentikan dengan hormat.

Pasal 7 mengatur pemberian tunjangan kepada mantan wakil presiden sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai pensiun pegawai negeri. Negara juga menanggung kebutuhan rumah tangga yang meliputi penggunaan air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta keluarganya.

Selanjutnya, Pasal 8 mengatur penyediaan rumah kediaman yang layak lengkap dengan perlengkapannya. Mantan wakil presiden juga berhak mendapatkan kendaraan milik negara beserta pengemudinya.

Sementara itu, Pasal 9 menetapkan waktu pemberian hak tersebut. Pembayaran pensiun dan tunjangan, termasuk fasilitas yang diatur dalam undang-undang, mulai berlaku pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.