PAN Nilai Tak Ada Jalur Hukum Lagi Buat Gibran: Pilihannya Hanya Mundur atau Diberhentikan

JAKARTA, iNews.id - Ketua Fraksi PAN MPR Sarifuddin Sudding menyebut Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka hanya memiliki dua pilihan terkait polemik keabsahan ijazah SMA atau setara. Menurutnya, Gibran bisa mengundurkan diri secara sukarela atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusi.

Sudding menilai, tidak ada lagi jalur hukum lain yang dapat ditempuh Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazah SMA. Dia merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742/TUN/2026 yang menurutnya telah menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Dia juga menyebut putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga harus dipatuhi.

"Sehingga keputusan itu harus ditaati, ditaati apakah secara sukarela atau di eksekusi dengan cara pemberhentian saudara Gibran selaku Wapres karena sudah tidak memenuhi lagi syarat selaku Wapres sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7A Konstitusi UUD 45," ucap Sudding saat dihubungi, Rabu (11/11/2026).

Sudding menegaskan, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, semua pihak harus mematuhi putusan pengadilan, baik MA maupun Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia juga menilai langkah Gibran yang ingin kembali membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak dapat dilakukan jika perkara tersebut memiliki objek dan substansi yang sama dengan perkara yang telah diputus.

"Bahwa kemudian saudara Gibran ingin kembali membuktikan ijazahnya lewat PTUN sudah ne bis in idem, suatu perkara yang sudah diperiksa, disidang dan diputus oleh pengadilan yang sama dan objek yang sama dinyatakan tidak dapat diterima," tuturnya.

Meski demikian, dia kembali menegaskan bahwa menurut pandangannya hanya ada dua pilihan bagi Gibran, yakni mengundurkan diri secara sukarela atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusi.

"Hanya dua pilihan bagi saudara Gibran apakah mundur secara sukarela atau diberhentikan lewat jalur konstitusi oleh MPR atas usul DPR lewat hak menyatakan pendapat," ucap Sudding.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan tidak ingin polemik mengenai dokumen pendidikannya terus berlarut-larut. Dia mengaku akan memperjuangkan keabsahan dokumen tersebut melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gibran menyampaikan hal itu setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) pagi. Dalam pertemuan tersebut, dia mengaku mendapat sejumlah saran dan masukan dari Prabowo, termasuk untuk tetap menempuh proses hukum di PTUN.

"Saya tidak ingin dinamika saat ini menjadi polemik berkepanjangan. Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya sudah bertemu Pak Presiden. Beliau sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi. Salah satunya agar saya tetap fight di PTUN," ujar Gibran kepada wartawan.