Ahmad Muzani: MPR Segera Proses Pengunduran Diri Hidayat Nur Wahid

JAKARTA, iNews.id - Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan Hidayat Nur Wahid (HNW) telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Ketua MPR. Dia mengatakan pengunduran diri Hidayat segera diproses.

“Rapat Pimpinan MPR RI hari ini secara resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI,” kata Muzani melalui unggahan di akun Instagram pribadinya setelah memimpin rapat pimpinan MPR pada Selasa (10/11/2026).

Muzani mengatakan, surat pengunduran diri tersebut selanjutnya akan diproses sesuai dengan mekanisme kelembagaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di MPR.

Dia juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Hidayat selama menjabat sebagai pimpinan MPR.

“Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus mengabdi dan memberikan yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengungkapkan Hidayat Nur Wahid mundur dari Wakil Ketua MPR karena ditugaskan sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR. Dia  RI. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengatakan, penugasan tersebut bertujuan memperkuat diplomasi antarparlemen di tingkat internasional.

Kholid menjelaskan, Hidayat ditugaskan memperkuat kerja sama parlemen Indonesia dengan berbagai negara, khususnya negara-negara Islam. Selain itu, diplomasi tersebut diharapkan dapat memperluas dukungan internasional bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.

“PKS memberikan penugasan kepada Bapak Hidayat Nur Wahid untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia. Pengalaman, kapasitas, dan jejaring internasional beliau merupakan modal penting untuk membangun kerja sama dengan parlemen berbagai negara serta memperjuangkan kepentingan bangsa dan kemanusiaan,” ujar Kholid dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Menurut Kholid, diplomasi antarparlemen memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan antarbangsa, membangun kepercayaan, serta menggalang dukungan terhadap perdamaian dan keadilan. PKS memandang penugasan tersebut sebagai tanggung jawab penting untuk meningkatkan kontribusi Indonesia di panggung internasional.

Dia menilai hubungan dengan parlemen negara-negara di berbagai belahan dunia, termasuk negara-negara Islam, perlu diperkuat agar solidaritas dapat diwujudkan menjadi kerja sama dan langkah diplomasi konkret. Jangkauan diplomasi juga perlu diperluas kepada negara-negara yang memiliki komitmen terhadap perdamaian dan penghormatan hak asasi manusia.

“Kami berharap beliau dapat mempererat kerja sama parlemen di dunia Islam sekaligus membangun dukungan yang lebih luas lintas kawasan. Pembelaan terhadap Palestina merupakan tanggung jawab kemanusiaan yang perlu diperjuangkan bersama oleh masyarakat internasional,” tegasnya.