Kepala Bakom Bantah Prabowo Sarankan Gibran Fight Buktikan Ijazah Asli di PTUN

JAKARTA, iNews.id - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan membantah Presiden Prabowo Subianto menyarankan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka membuktikan keabsahan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dia mengatakan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra merupakan informasi yang paling akurat mengenai pembicaraan Prabowo dengan Gibran.

Syahganda mengaku ikut mendampingi dan menyaksikan langsung isi pembicaraan Prabowo dan Yusril.

"Enggak (Prabowo sarakan Gibran lewat PTUN), yang benar Yusril karena Yusril yang paling belakangan ketemu Bapak Presiden tadi. Saya di situ," ujar Syahganda, Selasa (10/11/2026).

Syahganda menuturkan pernyataan Yusril mewakili presiden selaku menteri koordinator yang membawahi hukum.

"Karena Yusril kan Menko Hukum-nya presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden menuyrut saya diwakili oleh Profesor Yusril," ucap dia.

Sebelumnya, Yusril menilai tidak ada gunanya Gibran membuktikan keabsahan ijazahnya melalui PTUN. Sebab, perkara terkait persoalan tersebut telah diputus hingga tingkat Mahkamah Agung (MA).

Yusril menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA terkait persoalan ijazah Gibran sudah bersifat final. Menurutnya, tidak ada lagi celah hukum bagi Gibran untuk mengajukan pembuktian melalui jalur pengadilan dengan materi perkara yang sama.

"Enggak ada, enggak ada. Putusan MK itu udah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Ya. Bahkan akan mengeksekusi putusan," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Yusril menegaskan, Gibran juga tidak bisa mengajukan upaya hukum karena tidak menjadi pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut.

"Sementara Pak Wapres sendiri tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan oleh Subhan, yang diajukan oleh Mercy sama Denny Indrayana, betul, beliau tergugat intervensi. Tergugat intervensi bisa banding, bisa PK, bisa kasasi, bisa PK. Tapi kalau tidak pihak, ya enggak bisa berbuat apa-apa," ujarnya.

Saat ditanya mengenai pernyataan Gibran yang akan membuktikan keabsahan ijazahnya melalui PTUN, Yusril kembali menegaskan langkah tersebut tidak akan berguna karena substansi perkara sudah diputus MA.

"Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama," tegasnya.

Adapun Gibran mengaku tidak ingin polemik terkait dokumen pendidikannya menjadi persoalan berkepanjangan. Meski sudah menyampaikan niatnya untuk mundur dari jabatannya, dia menegaskan akan memperjuangkan keabsahan dokumen tersebut melalui jalur hukum di PTUN.

Gibran mengungkapkan hal itu setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) pagi. Dalam pertemuan tersebut, dia mengaku mendapat banyak saran dan masukan dari Prabowo, termasuk agar tetap berjuang melalui proses hukum di PTUN.

"Saya tidak ingin dinamika saat ini menjadi polemik berkepanjangan. Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya sudah bertemu Pak Presiden. Beliau sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi. Salah satunya agar saya tetap fight di PTUN," ujar Gibran, kepada wartawan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya mengatakan, pertemuan Gibran dengan Prabowo berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden di tengah dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo mengungkapkan, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di PTUN.