BP Lepas Bisnis SPBU di Indonesia, Bagaimana Nasib Operasionalnya?
JAKARTA, iNews.id - BP Plc resmi meninggalkan bisnis SPBU di Indonesia lewat penjualan 49,9 persen saham PT Anugerah Perkasa Realty (APR) (perusahan patungan BP dan AKR) kepada PT AKR Corporindo Tbk (AKRA). Dengan begitu, AKR Corporindo saat ini memegang 100 persen saham APR.
Berdasarkan keterbukaan informasi, transaksi pengalihan 11.444.565 saham APR milik BP tembus 14,22 juta dolar AS. Pelaksanaan transaksi dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham yang telah ditandatangani oleh para pihak.
Manajemen AKR Corporindo menyampaikan, penyelesaian transaksi tersebut akan membuat seluruh saham APR dimiliki sepenuhnya oleh Grup Perseroan. Sebelumnya, Grup AKR telah menguasai 50,1 persen saham APR.
"Setelah penyelesaian, seluruh saham APR akan dimiliki sepenuhnya oleh Grup Perseroan," tulis Corporate Secretary AKR Corporindo Arum P Handayani dikutip dari keterbukaan informasi, Selasa (10/10/2026).
Perseroan menjelaskan, transaksi tersebut merupakan bagian dari realisasi kesepakatan divestasi BP atas kepemilikan 49,9 persen sahamnya di APR. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi BP untuk menyederhanakan portofolio bisnisnya.
Sementara bagi Grup AKR, pengambilalihan saham tersebut akan meningkatkan kepemilikan di APR dari sebelumnya 50,1 persen menjadi 100 persen. Dengan demikian, Grup Perseroan akan memiliki kendali penuh atas perusahaan tersebut setelah transaksi diselesaikan.
Terkait dampak transaksi, AKR Corporindo menyatakan bahwa aksi korporasi tersebut tidak menimbulkan dampak negatif material terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan.
Selain itu, perseroan menyebut transaksi tersebut bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Transaksi tersebut juga tidak termasuk Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
