LPSK Telaah Permohonan Perlindungan Enam Saksi Kasus Penyadapan
IDXChannel - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih melakukan penelaahan permohonan dari Polri terkait perlindungan terhadap enam orang saksi dalam kasus dugaan penyadapan yang menyeret nama eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo cs.
Ketua LPSK, Achmadi menjelaskan, perlindungan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.
Hal tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Achmadi menyebutkan, LPSK terus mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut. Pihaknya juga membuka kemungkinan adanya penambahan jumlah saksi yang mengajukan permohonan pelindungan seiring perkembangan proses hukum.
Selain itu, LPSK akan mencermati seluruh aspek permohonan, termasuk tingkat ancaman, kerentanan para saksi, serta bentuk pelindungan yang dibutuhkan.
Sebagai informasi, Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Selain Listyo Sigit, Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.
Untuk tiga tersangka yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta kini ditahan di Rutan Mako Brimob. Sedangkan Slamet Uliandi, ia tak dilakukan penahanan.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, peristiwa ini berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Asep.
Selain terhadap Presiden Prabowo, dugaan penyadapan itu dilakukan terhadap elite partai politik, aktivis hingga media.
(Nur Ichsan Yuniarto)
