Qatar Kutuk Netanyahu, Tak Terima Dituduh Cawe-Cawe Pemilu Israel

TEL AVIV, iNews.id - Pemerintah Qatar membantah keras tuduhan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Partai Likud yang menuding Doha ikut campur dalam pemilu Knesset pekan lalu. Qatar menyebut tuduhan tersebut sebagai kampanye hoaks yang bertujuan menyeret negara itu ke dalam perselisihan politik dalam negeri Israel.

Netanyahu dan Partai Likud menuduh Qatar melakukan intervensi melalui pendanaan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dari kalangan Arab Israel. Langkah tersebut dituding bertujuan memengaruhi hasil pemilu dan merugikan kubu Netanyahu.

Likud bahkan mengklaim memiliki rekaman serta sejumlah materi lain yang mendokumentasikan dugaan praktik kecurangan. Partai tersebut menyebut terdapat uang tunai dan voucher bahan bakar yang ditawarkan kepada pemilih sebagai imbalan atas suara mereka.

Namun, Likud belum secara terbuka memperlihatkan bukti yang mendukung tuduhan campur tangan Qatar maupun dugaan praktik suap tersebut.

Pemerintah Qatar menolak tuduhan itu dan menyebutnya sebagai upaya menciptakan narasi palsu untuk menyeret Doha ke dalam konflik politik Israel.

Tuduhan tersebut juga dibantah oleh pemimpin partai Arab Joint List, Mansour Abbas. Dia menegaskan partainya tidak menerima pendanaan asing untuk memengaruhi hasil pemungutan suara.

Perselisihan ini mencuat setelah pemilu Knesset menghasilkan peta kekuatan politik yang membuat Israel menghadapi kebuntuan dalam pembentukan pemerintahan baru.

Blok Netanyahu dan Partai Likud memperoleh 53 kursi dari total 120 kursi Knesset. Sementara itu, blok oposisi pimpinan Gadi Eisenkot meraih 48 kursi, sedangkan partai-partai Arab mengamankan 19 kursi.

Tidak ada satu pun blok utama yang berhasil mencapai 61 kursi, ambang minimum untuk membentuk pemerintahan mayoritas.

Perolehan 19 kursi partai-partai Arab membuat posisi mereka strategis dalam proses pembentukan pemerintahan berikutnya. Namun, kubu oposisi masih terpecah mengenai kemungkinan menggandeng partai-partai Arab untuk mengakhiri dominasi Netanyahu.

Di tengah perselisihan tersebut, Eisenkot menegaskan upaya Netanyahu untuk menggugat atau mendelegitimasi hasil pemilu telah gagal. Dia juga menolak kemungkinan pemungutan suara ulang dan menyatakan pemerintahan baru dapat terbentuk tanpa keterlibatan kelompok sayap kanan pendukung Netanyahu.